Mayoritas Fraksi di DPR Tolak PMN dalam RAPBN 2016

JAKARTA - Mayoritas fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak penyertaan modal negara (PMN) untuk badan urusan milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Sikap itu telah diungkapkan fraksi-fraksi dalam rapat Badan Anggran (Banggar) dan disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu partai pendukung pemerintah yang menolak pembiayaan melalui PMN untuk BUMN senilai Rp40,32 triliun. PDIP berpandangan alokasi anggaran PMN sudah selayaknya direlokasi untuk program kerakyatan dalam bentuk padat karya.

Sementara itu, Partai Golkar mencermati alokasi PMN bagi BUMN yang semakin besar, sementara anggaran minim bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan desa bisa jadi bom waktu. Golkar minta PMN dialokasikan untuk program prorakyat dibanding diberikan kepada BUMN.

Dalam paparannya, PKS menilai PMN sebesar Rp48,3 triliun harusnya lebih mendesak untuk program-program kesejahteraan yang bisa meningkatkan daya beli rakyat. Alokasi PMN untuk BUMN perlu analisis terkait kelayakan BUMN.

Dalam pandangannya, PPP menilai PMN untuk BUMN akan rawan penyelewengan. Anggaran TNI juga dinilai tak konsisten karena hanya 1,5% dari penerimaan domestik bruto (PDB). Gerindra juga menyoroti realisasi PMN yang rendah. Namun, hanya Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RAPBN 2016.