Gerindra Minta BUMN Tak 'Disusui' APBN
Gerindra Minta BUMN Tak 'Disusui' APBN
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra konsisten menolak RAPBN 2016. Secara khusus, partai pimpinan Prabowo Subianto itu menolak penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN 2016.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, angka PMN untuk BUMN dalam RAPBN 2016 terlalu besar. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN seharusnya berkontribusi besar terhadap APBN.
"BUMN jangan menggerogoti hak rakyat. BUMN harus jadi mesin penggerak usaha milik negara," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Fadli juga meminta pemerintah segera mengevaluasi pemberian PMN terhadap BUMN yang dinilainya terlalu besar. "Sampai kapan BUMN disusui APBN. Padahal ada juga kepemilikan saham asing di situ. Kok enak sekali ada kepemilikan asing disuntik dari anggaran BUMN, kasihan rakyat," tuturnya.
Dia menegaskan, penolakan terhadap PMN dalam RAPBN 2016 juga disampaikan mayoritas fraksi. Karena itu, pihaknya menuntut adanya realokasi anggaran PMN dalam RAPBN untuk membiayai sektor-sektor lain yang lebih produktif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Hampir rata-rata fraksi minta PMN ditolak. Kalau mau diarelokasi bisa untuk sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur, atau bisa juga dihapus saja. Kalau dihapus itu akan mengurangi rasio utang negara," tandas Fadli.
Baca Juga:
Gerindra Nilai RAPBN 2016 Tidak Masuk Akal
JK Maklumi Gerindra Tolak RAPBN 2016
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, angka PMN untuk BUMN dalam RAPBN 2016 terlalu besar. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN seharusnya berkontribusi besar terhadap APBN.
"BUMN jangan menggerogoti hak rakyat. BUMN harus jadi mesin penggerak usaha milik negara," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).
Fadli juga meminta pemerintah segera mengevaluasi pemberian PMN terhadap BUMN yang dinilainya terlalu besar. "Sampai kapan BUMN disusui APBN. Padahal ada juga kepemilikan saham asing di situ. Kok enak sekali ada kepemilikan asing disuntik dari anggaran BUMN, kasihan rakyat," tuturnya.
Dia menegaskan, penolakan terhadap PMN dalam RAPBN 2016 juga disampaikan mayoritas fraksi. Karena itu, pihaknya menuntut adanya realokasi anggaran PMN dalam RAPBN untuk membiayai sektor-sektor lain yang lebih produktif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Hampir rata-rata fraksi minta PMN ditolak. Kalau mau diarelokasi bisa untuk sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur, atau bisa juga dihapus saja. Kalau dihapus itu akan mengurangi rasio utang negara," tandas Fadli.
Baca Juga:
Gerindra Nilai RAPBN 2016 Tidak Masuk Akal
JK Maklumi Gerindra Tolak RAPBN 2016
(izz)
Explore More