BKPM: Ada Misi Khusus dalam Revisi DNI
BKPM: Ada Misi Khusus dalam Revisi DNI
A
A
A
JAKARTA - Berbagai kalangan mempertanyakan alasan pemerintah mengkaji peraturan terkait daftar negatif investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui bahwa ada misi khusus yang diemban instansi yang dipimpinnya dalam melakukan fungsi koordinasi dengan kementerian teknis terkait.
"Ada misi khusus yang diemban BKPM dalam revisi DNI yakni untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada investor tapi tidak dengan meninggalkan potensi dan kemampuan di dalam negeri. Potensi di dalam negeri didorong, termasuk soal lapangan kerja," ujar dia dalam rilisnya, Sabtu (31/10/2015).
Salah satu masukan konkret terkait hal ini adalah usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memberi ruang gerak bagi pengusaha nasional untuk melakukan penangkapan ikan.
"Untuk sektor pengolahan ikannya akan dibuka untuk asing, namun perlu ada kesinambungan antara penangkapan dan pengolahan, yang jelas kita dorong kapalnya dari Indonesia, ABK-nya dari Indonesia," paparnya.
Dia mengatakan, pembahasan mengenai DNI Indonesia idealnya bermuara pada kepentingan nasional Indonesia.
"Salah satu unsur kepentingan nasional yang saat ini meningkat urgensinya adalah penciptaan lapangan kerja baru untuk dua juta orang pertahun," jelasnya
Kepala BKPM menambahkan, sektor padat karya merupakan salah satu sektor prioritas pemerintah untuk didorong. "Beberapa hal telah kita lakukan untuk mendorong sektor padat karya, di antaranya peluncuran Desk Khusus Tekstil dan Sepatu pada 15 Oktober 2015, peluncuran layanan investasi tiga jam," tukas Franky.
Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah 3,0 juta orang dibanding Februari 2014.
Penduduk bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding posisi Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding posisi Februari 2014.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui bahwa ada misi khusus yang diemban instansi yang dipimpinnya dalam melakukan fungsi koordinasi dengan kementerian teknis terkait.
"Ada misi khusus yang diemban BKPM dalam revisi DNI yakni untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada investor tapi tidak dengan meninggalkan potensi dan kemampuan di dalam negeri. Potensi di dalam negeri didorong, termasuk soal lapangan kerja," ujar dia dalam rilisnya, Sabtu (31/10/2015).
Salah satu masukan konkret terkait hal ini adalah usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memberi ruang gerak bagi pengusaha nasional untuk melakukan penangkapan ikan.
"Untuk sektor pengolahan ikannya akan dibuka untuk asing, namun perlu ada kesinambungan antara penangkapan dan pengolahan, yang jelas kita dorong kapalnya dari Indonesia, ABK-nya dari Indonesia," paparnya.
Dia mengatakan, pembahasan mengenai DNI Indonesia idealnya bermuara pada kepentingan nasional Indonesia.
"Salah satu unsur kepentingan nasional yang saat ini meningkat urgensinya adalah penciptaan lapangan kerja baru untuk dua juta orang pertahun," jelasnya
Kepala BKPM menambahkan, sektor padat karya merupakan salah satu sektor prioritas pemerintah untuk didorong. "Beberapa hal telah kita lakukan untuk mendorong sektor padat karya, di antaranya peluncuran Desk Khusus Tekstil dan Sepatu pada 15 Oktober 2015, peluncuran layanan investasi tiga jam," tukas Franky.
Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah 3,0 juta orang dibanding Februari 2014.
Penduduk bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding posisi Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding posisi Februari 2014.
(izz)
Explore More