Jokowi Dukung KPPU Berantas Kartel Pangan
A
A
A
JAKARTA - Langkah tegas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan menjatuhkan sanksi administrasi, termasuk merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kartel terhadap pasokan komoditi pangan didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Respon beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” ujar Ketua KPPU, Syarkawi Rauf kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Dalam pertemuan tersebut, KPPU melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan ada pemain-pemain besar yang diduga menentukan harga.
Bila terbukti terdapat tindakan yang mengarah pada praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sesuai perundangan-undangan yang berlaku KPPU akan menjatuhkan sanksi hukum.
“Respon beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” ujar Ketua KPPU, Syarkawi Rauf kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Dalam pertemuan tersebut, KPPU melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan ada pemain-pemain besar yang diduga menentukan harga.
Bila terbukti terdapat tindakan yang mengarah pada praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sesuai perundangan-undangan yang berlaku KPPU akan menjatuhkan sanksi hukum.
(dmd)