China Siap Investasi USD2,16 M di Sektor Energi Terbarukan Indonesia

JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam kunjungan kerjanya ke China beberapa waktu lalu berhasil mengidentifikasi minat investasi dari negara tersebut di sektor energi baru dan terbarukan, senilai USD2,16 miliar.

Dia mengatakan, nilai tersebut diperoleh dari empat perusahaan yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengolahan batubara menjadi methanol dengan investasi sebesar USD1,5 miliar, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebesar USD150 juta. Kemudian dua perusahaan produksi panel solar dengan nilai investasi masing-masing USD150 juta dan USD360 juta.

"Mereka sudah melakukan komunikasi dengan mitra lokal di Indonesia, kami akan dorong minat investasi tersebut agar segera direalisasikan," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Franky menuturkan, BKPM melalui tim marketing officer China akan melakukan komunikasi intensif dengan investor untuk mendorong investor agar memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam.

"Dari nilai minat investasi yang disampaikan, mereka dapat memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam sehingga dapat segera mulai melakukan proses konstruksi," paparnya.

Selain pemanfaatan layanan izin 3 jam, dia juga menyampaikan soal insentif investasi yang dapat diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria yang bergerak di bidang pengolahan batubara menjadi methanol.

"Proyek ini memiliki potensi besar untuk mendapatkan tax holiday mengingat sebagai industri pioneer dan strategis, yang dapat menghemat impor bahan baku methanol setiap tahunnya," sebut dia.

Franky menambahkan, investor pengolahan produksi batubara menjadi methanol telah melakukan komunikasi bersama mitra lokal dan merencanakan proyek bersama dengan nilai rencana investasi sebesar USD1,5 miliar yang akan memproduksi 1,1 juta ton methanol per tahun.

"Produk methanol yang mereka hasilkan akan dibeli oleh PT Pertamina (sebagai off taker), dan rencananya fase konstruksi tahap pertama dimulai pada kuartal ke-3 tahun 2016," pungkasnya. (lly)

(Baca juga: Revisi DNI, Pemerintah Persilakan Asing Kuasai Industri Ini)