Jokowi Minta Ongkos Logistik Turun, Jonan Sebut Prosesnya Panjang
Senin, 18 Januari 2016 - 13:15 WIB
Jokowi Minta Ongkos Logistik Turun, Jonan Sebut Prosesnya Panjang
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah khususnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menurunkan ongkos logistik nasional. Pasalnya Dia menilai ongkos logistik nasional masih terbilang mahal jika dibanding negara-negara lain di lingkungan ASEAN.
Jokowi juga menilai penurunan ongkos logistik di Tanah Air mendesak dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam era persaingan pasar bebas ASEAN. Menanggapi hal itu, Menhub Jonan menjelaskan bahwa penurunan ongkos logistik di Indonesia merupakan proses yang panjang.
(Baca Juga: Ongkos Logistik Mahal, Jokowi Prediksi RI Keok di MEA)
Dia juga menambahkan penyebabnya tidak lain karena biaya logistik tidak hanya menyangkut Kementerian Perhubungan semata. "Biaya logistik itu kan proses panjang, karena menyangkut banyak stakeholder," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, persoalan ongkos logistik yang mahal lebih banyak di operator. Sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator semata. "Jadi kalau targetnya Kementerian Perhubungan, ya tidak bisa menjadi target sendiri. Gitu lho. Targetnya banyak kok," sambungnya
Kendati demikian, sambung mantan Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini, pemerintah akan berupaya memangkas perizinan dan mempercepat proses perizinan, agar ongkos logistik dapat diturunkan. "Kedua, misalnya terminal atau pelabuhan itu harus kompetitif. Lalu ketiga, kemacetan jalan raya harus ‎berkurang, ya macam-macam," tandasnya.
Jokowi juga menilai penurunan ongkos logistik di Tanah Air mendesak dilakukan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam era persaingan pasar bebas ASEAN. Menanggapi hal itu, Menhub Jonan menjelaskan bahwa penurunan ongkos logistik di Indonesia merupakan proses yang panjang.
(Baca Juga: Ongkos Logistik Mahal, Jokowi Prediksi RI Keok di MEA)
Dia juga menambahkan penyebabnya tidak lain karena biaya logistik tidak hanya menyangkut Kementerian Perhubungan semata. "Biaya logistik itu kan proses panjang, karena menyangkut banyak stakeholder," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, persoalan ongkos logistik yang mahal lebih banyak di operator. Sementara pemerintah hanya sebagai fasilitator semata. "Jadi kalau targetnya Kementerian Perhubungan, ya tidak bisa menjadi target sendiri. Gitu lho. Targetnya banyak kok," sambungnya
Kendati demikian, sambung mantan Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini, pemerintah akan berupaya memangkas perizinan dan mempercepat proses perizinan, agar ongkos logistik dapat diturunkan. "Kedua, misalnya terminal atau pelabuhan itu harus kompetitif. Lalu ketiga, kemacetan jalan raya harus ‎berkurang, ya macam-macam," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
