Marak PHK, Pemerintah Harus Dorong Usaha Mikro

Jum'at, 05 Februari 2016 - 14:54 WIB
Marak PHK, Pemerintah...
Marak PHK, Pemerintah Harus Dorong Usaha Mikro
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin belum melihat dampak kebijakan pemerintah untuk meningkatkan usaha mikro. Padahal, ini penting di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi saat ini.

Menurutnya, PHK akan berdampak pada konsumsi sektor rumah tangga. Namun, BPS belum menghitung seberapa besar dampak tersebut.

"PHK baru sebagian dari perusahaan yang levelnya menengah. Tapi kita belum melihat dampak dari kebijakan pemerintah dengan mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dengan penyederhanaan dan insentif. Termasuk dengan bantuan, salah satunya KUR," jelasnya di Gedung BPS, Jumat (5/2/2016)

Saat ini, industri mikro kecil mencapai 3,5 juta usaha dan yang level sedang hanya 24.000 usaha. Jika dari 3,5 juta usaha tersebut minimal menyerap 3 tenaga kerja, maka totalnya akan mencapai minimal 9 juta orang.

Menurutnya, memang pemerintah terus mendorong usaha mikro. Jika ini berkembang maka potensi PHK tidak terlalu besar.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengusaha: Pemerintah...
Pengusaha: Pemerintah Tidak Bisa Sendirian Menangani UMi
Danone Indonesia Tingkatkan...
Danone Indonesia Tingkatkan Kemampuan Digital dan UMKM Nasional
UMKM Diharapkan Naik...
UMKM Diharapkan Naik Kelas dengan Memanfaatkan Aplikasi Lokal
Pelaku Usaha Mikro Paling...
Pelaku Usaha Mikro Paling Rawan Bangkrut Saat Krisis Datang
UU Ciptaker Beri Kemudahan,...
UU Ciptaker Beri Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Pelaku UMKM
Omzet Tembus Rp5,7 Triliun...
Omzet Tembus Rp5,7 Triliun SRC Kembangkan Aplikasi untuk UMKM
Berita Terkini
Dirut BRI Hery Gunardi:...
Dirut BRI Hery Gunardi: Adopsi AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
15 menit yang lalu
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
1 jam yang lalu
Saatnya Bayar Tagihan...
Saatnya Bayar Tagihan PBB-P2, Ada Diskon 7,5% hingga 31 Juli 2026
1 jam yang lalu
Barat Remehkan Blokade...
Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis
2 jam yang lalu
MDLA Luncurkan Armada...
MDLA Luncurkan Armada Mobil Listrik, Dorong Transformasi Distribusi Rendah Emisi
5 jam yang lalu
Cargo Murah Kian Dibutuhkan...
Cargo Murah Kian Dibutuhkan di Tengah Meningkatnya Aktivitas Pengiriman Barang
11 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved