Pengampunan Pajak Dinilai Dorong Pengentasan Kemiskinan

Senin, 22 Februari 2016 - 16:13 WIB
Pengampunan Pajak Dinilai Dorong Pengentasan Kemiskinan
Pengampunan Pajak Dinilai Dorong Pengentasan Kemiskinan
A A A
JAKARTA - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai menjadi kebutuhan mutlak bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan untuk rakyat kecil. Dana-dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong ekonomi menjadi lebih bergairah dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menjelaskan, sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin.

"Dengan dana hasil pemanfaatan pengampunan pajak yang sangat besar ini diharapkan menambah modal pemerintah untuk mempercepat program pembangunan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Menurutnya, pengampunan pajak merupakan kebijakan umum yang dilakukan banyak negara di dunia. Mulai dari negara berkembang seperti India sampai negara maju seperti Italia, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat (AS).

"AS lebih dari 40 negara bagian melakukan tax amnesty. Ini menunjukkan tax amnesty merupakan hal yang wajar sebagai suatu kebijakan pajak,” ujarnya.

Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak lepas dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada suatu negara. Seperti Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih sangat rendah.

"Jadi urgensi tax amnesty adalah membangun babak baru sistem perpajakan Indonesia yang tujuannya untuk membangun kepatuhan wajib pajak yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan penerimaan pajak," paparnya.

Darussalam memperkirakan masih ada setidaknya 63% wajib pajak yang tidak patuh di dalam negeri. Dengan pengampunan pajak, diharapkan kelompok tersebut dapat menjadi basis pajak yang baru dan ke depan berjalan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

"Namun, kebijakan tersebut tidak menyasar para pelaku koruptor, yang berarti pengampunan pajak tidak berlaku bagi mereka," kata dia

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menegaskan, saat ini waktu paling ideal bagi Indonesia untuk memberlakukan pengampunan pajak. Karena wacana tersebut sudah muncul sejak tahun lalu dan tidak mungkin untuk dibatalkan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1132 seconds (10.55#12.26)