Fitra Tantang Pemerintah Blak-blakan Soal Tax Amnesty
Selasa, 08 Maret 2016 - 13:18 WIB
Fitra Tantang Pemerintah Blak-blakan Soal Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menantang pemerintah untuk transparan dan berani blak-blakan soal sumber kucuran dana tax amnesty dan bakal dipakai untk apa saja, jika masuk ke Indonesia. Pemerintah juga harus siap menyediakan draft transparansi jika suatu saat dipertanyakan.
Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi mengatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat yang menentang RUU Tax Amnesty ini disahkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran asumsi negatif saat pelaksanannya. (Baca: Fitra Nilai Tax Amnesty Manjakan Mafia Pajak)
"Saya pikir kalau berani, pemerintah transparan saja, dari mana asal uang itu, buat apa saja, blak-blakan saja. Jangan sampai ada asumsi, mereka ngumbar janji bukan ke rakyat, tapi malah ke orang-orang yang mau ngucurin uangnya ke Indonesia lewat tax amnesty, itu tidak adil. Kalau begitu, sama saja pemerintah lindungi mafia, bukan rakyat," jelasnya di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Selama ini, kata Apung, jika melihat dari penerimaan pajak 2014-2015, memang pemerintah era Jokowi-JK, mulai bekerja. Pada 2015 ada beberapa fenomena ekonomi yang mesti diingat, yakni pemerintah menarik utang Rp150 triliun karena realisasi pajak tidak tercapai.
"Waktu itu ketika Menko Darmin masuk, target atau asumsi penerimaan pajak dinilai olehnya terlalu tinggi. Ternyata benar di 2015 dari sisi perencanaan dan target, penerimaan pajak enggak tercapai, bahkan dirjen pajak mundur," katanya.
Anehnya, kata dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat optimistis dengan target tersebut. Dan bertahan pada prinsip bahwa tax amnesty harus diberlakukan tahun ini.
"Menkeu sangat percaya diri dengan itu. Tapi tanpa ada terobosan-terobosan dan dasar hukum yang jelas, saya pikir 2016 kondisinya akan tetap sama seperti 2015. Kalau Menkeu tetap mau dijalankan tahun ini, ini yang harus ditanya ke dia, berani transparan atau tidak soal sumber tax amnesty dan pemakaiannya nanti," pungkasnya.
Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi mengatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat yang menentang RUU Tax Amnesty ini disahkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran asumsi negatif saat pelaksanannya. (Baca: Fitra Nilai Tax Amnesty Manjakan Mafia Pajak)
"Saya pikir kalau berani, pemerintah transparan saja, dari mana asal uang itu, buat apa saja, blak-blakan saja. Jangan sampai ada asumsi, mereka ngumbar janji bukan ke rakyat, tapi malah ke orang-orang yang mau ngucurin uangnya ke Indonesia lewat tax amnesty, itu tidak adil. Kalau begitu, sama saja pemerintah lindungi mafia, bukan rakyat," jelasnya di Jakarta, Selasa (8/3/2016).
Selama ini, kata Apung, jika melihat dari penerimaan pajak 2014-2015, memang pemerintah era Jokowi-JK, mulai bekerja. Pada 2015 ada beberapa fenomena ekonomi yang mesti diingat, yakni pemerintah menarik utang Rp150 triliun karena realisasi pajak tidak tercapai.
"Waktu itu ketika Menko Darmin masuk, target atau asumsi penerimaan pajak dinilai olehnya terlalu tinggi. Ternyata benar di 2015 dari sisi perencanaan dan target, penerimaan pajak enggak tercapai, bahkan dirjen pajak mundur," katanya.
Anehnya, kata dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangat optimistis dengan target tersebut. Dan bertahan pada prinsip bahwa tax amnesty harus diberlakukan tahun ini.
"Menkeu sangat percaya diri dengan itu. Tapi tanpa ada terobosan-terobosan dan dasar hukum yang jelas, saya pikir 2016 kondisinya akan tetap sama seperti 2015. Kalau Menkeu tetap mau dijalankan tahun ini, ini yang harus ditanya ke dia, berani transparan atau tidak soal sumber tax amnesty dan pemakaiannya nanti," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
