Lawan Pengemplang Pajak, Menkeu Tak Mau Perang Tanpa Senjata
Selasa, 29 Maret 2016 - 21:03 WIB
Lawan Pengemplang Pajak, Menkeu Tak Mau Perang Tanpa Senjata
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya masih membutuhkan data banyak untuk memerangi para pengemplang pajak yang masih membandel. Data tersebut diperlukan lantaran pemerintah tidak mau 'perang tanpa senjata'.
Menurut Bambang, perang tanpa senjata tidak mungkin dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari pihak yang masih tidak mau membayar pajak untuk ditindak. Mereka harus memiliki data yang valid sebagai senjatanya.
"Kita butuh basis data yang kuat, data yang banyak sekali. Artinya, mengumpulkan pajak tanpa data yang cukup istilahnya perang tanpa senjata. Senjata untuk mendapatkan pajak ya data. Makanya kami butuh data yang banyak. Itu saja," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016)
Bambang mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membantu memperoleh data wajib pajak tersebut.
"Misalnya, perbankan. Itu kan ada nasabah yang punya kartu kredit, enggak harus rekening ya, tapi dari pemakaian kartu kredit kita bisa lacak," katanya.
Tahun ini, pihaknya akan membuat aturan-aturan yang memastikan mereka membayar pajak. "Tahun ini, kami akan membuat aturan yang memastikan mereka bayar pajak tahun ini," pungkasnya.
Menurut Bambang, perang tanpa senjata tidak mungkin dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari pihak yang masih tidak mau membayar pajak untuk ditindak. Mereka harus memiliki data yang valid sebagai senjatanya.
"Kita butuh basis data yang kuat, data yang banyak sekali. Artinya, mengumpulkan pajak tanpa data yang cukup istilahnya perang tanpa senjata. Senjata untuk mendapatkan pajak ya data. Makanya kami butuh data yang banyak. Itu saja," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (29/3/2016)
Bambang mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membantu memperoleh data wajib pajak tersebut.
"Misalnya, perbankan. Itu kan ada nasabah yang punya kartu kredit, enggak harus rekening ya, tapi dari pemakaian kartu kredit kita bisa lacak," katanya.
Tahun ini, pihaknya akan membuat aturan-aturan yang memastikan mereka membayar pajak. "Tahun ini, kami akan membuat aturan yang memastikan mereka bayar pajak tahun ini," pungkasnya.
(dmd)
