Tanggapan Jokowi Banyaknya Penolakan Proyek Kereta Cepat
Rabu, 30 Maret 2016 - 22:27 WIB
Tanggapan Jokowi Banyaknya Penolakan Proyek Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak awal telah memulai pembangunan proyek infrastruktur, dari proyek mass rapid transit (MRT), kereta api cepat (high speed train/HST), jalan tol, hingga proyek listrik 35.000 MW. Namun, belum rampung proyek tersebut dikerjakan, berbagai penolakan terus bermunculan.
Jokowi menilai, masyarakat Indonesia terlalu pesimistis terhadap pemerintah. Dia bercerita, saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) MRT, masyarakat di depan telah berbondong-bondong membuat spanduk yang berisi penolakan.
"Kita ramai dulu baru kejadian. Waktu MRT di-groundbreaking, saya baru ngomong dengan mengucap bismillah, proyek MRT dimulai. Depan saya berbondong-bondong spanduk dibuka berisi penolakan. Belum digali sudah ditolak. Kalau kita enggak mulai ya enggak akan dimulai," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Selain itu, kereta cepat yang baru saja dimulai pengerjaannya juga tak kalah banyak mendapat penolakan. Padahal, niat pemerintah membangun kereta cepat tersebut untuk mengurai kemacetan yang telah merugikan Indonesia sekitar Rp35 triliun dalam satu tahun.
"Saya enggak ada urusan teknis kereta cepatnya, tapi kalkulasi makro negaranya. Kalau enggak dibangun akan hilang terus. Di China itu delapan tahun bisa bangun 16.000 km kereta cepat, berarti setiap tahun 2.000 km. Kita baru mau bangun 150 km, ramainya sudah kayak gini," imbuh dia.
Mantan Wali kota Solo ini melanjutkan, saat pemerintah membangun jalan tol juga mendapat penolakan. Padahal, sejak 70 tahun merdeka Indonesia hanya membangun 840 km jalan tol, sementara di Negeri Tirai Bambu telah ada 60.000 km. "Saya beri target lima tahun (bangun jalan tol) 1.100 km saja sudah banyak yang enggak percaya. Lima tahun lho," tuturnya.
Jokowi menambahkan, proyek kelistrikan 35.000 MW yang menjadi proyek andalan pemerintahan Jokowi untuk mengatasi krisis listrik di Tanah Air juga mendapat banyak keraguan dari masyarakat. Alasannya, karena dalam 70 tahun Indonesia hanya mampu menghasilkan listrik 53.000 MW.
"Kok banyak enggak percaya sih, pesimis sekali kita ini. Karena dalam 70 tahun hanya dapat 53.000 mw, kok 5 tahun bisa 35.000 mw. Kalau saya caranya gimana itu bisa masuk akal, problemnya izin sama pembebasan lahan itu diselesaikan," tandas dia.
Jokowi menilai, masyarakat Indonesia terlalu pesimistis terhadap pemerintah. Dia bercerita, saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) MRT, masyarakat di depan telah berbondong-bondong membuat spanduk yang berisi penolakan.
"Kita ramai dulu baru kejadian. Waktu MRT di-groundbreaking, saya baru ngomong dengan mengucap bismillah, proyek MRT dimulai. Depan saya berbondong-bondong spanduk dibuka berisi penolakan. Belum digali sudah ditolak. Kalau kita enggak mulai ya enggak akan dimulai," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Selain itu, kereta cepat yang baru saja dimulai pengerjaannya juga tak kalah banyak mendapat penolakan. Padahal, niat pemerintah membangun kereta cepat tersebut untuk mengurai kemacetan yang telah merugikan Indonesia sekitar Rp35 triliun dalam satu tahun.
"Saya enggak ada urusan teknis kereta cepatnya, tapi kalkulasi makro negaranya. Kalau enggak dibangun akan hilang terus. Di China itu delapan tahun bisa bangun 16.000 km kereta cepat, berarti setiap tahun 2.000 km. Kita baru mau bangun 150 km, ramainya sudah kayak gini," imbuh dia.
Mantan Wali kota Solo ini melanjutkan, saat pemerintah membangun jalan tol juga mendapat penolakan. Padahal, sejak 70 tahun merdeka Indonesia hanya membangun 840 km jalan tol, sementara di Negeri Tirai Bambu telah ada 60.000 km. "Saya beri target lima tahun (bangun jalan tol) 1.100 km saja sudah banyak yang enggak percaya. Lima tahun lho," tuturnya.
Jokowi menambahkan, proyek kelistrikan 35.000 MW yang menjadi proyek andalan pemerintahan Jokowi untuk mengatasi krisis listrik di Tanah Air juga mendapat banyak keraguan dari masyarakat. Alasannya, karena dalam 70 tahun Indonesia hanya mampu menghasilkan listrik 53.000 MW.
"Kok banyak enggak percaya sih, pesimis sekali kita ini. Karena dalam 70 tahun hanya dapat 53.000 mw, kok 5 tahun bisa 35.000 mw. Kalau saya caranya gimana itu bisa masuk akal, problemnya izin sama pembebasan lahan itu diselesaikan," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
