RI Diminta Belajar dari Kegagalan Tax Amnesty di Filipina
Sabtu, 02 April 2016 - 14:22 WIB
RI Diminta Belajar dari Kegagalan Tax Amnesty di Filipina
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta menjadikan kegagalan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dilakukan Filipina untuk menjadi bahan pembelajaran. Meski begitu Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mendorong niat menerapkan tax amnesty tidak mengendur.
Dia juga memperingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah selanjutnya setelah adanya kebijakan pengampunan pajak. "Kegagalan di Filiphina itu yang harus dipelajari. Mereka sistemnya belum baik, karena tidak ada perbaikan setelah adanya pengampunan," jelasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).
Lebih lanjut dia menerangkan Indonesia diharapkan bisa mencontoh keberhasilan yang dilakukan India dan Afrika Selatan terkait pengampunan pajak. Menurutnya dengan kesamaan sebagai negara berkembang serta memiliki kawasan yang luas, kebijakan Tax Amnesty diyakini bisa berhasil diterapkan di Tanah Air.
"Secara ukuran negara hampir mirip India dan Afrika Selatan, yakni mirip sebagai negara berkembang dan transisi pemerintahan. Kelompok kaya juga besar. Kalau Italia yang mirip informal ekonominya sama aset di luar negerinya cukup besar. Jadi praktik masa lalu kronisme sama seperti Indonesia. Jadi (tiga negara ini) bisa jadi patokan," tegasnya.
Menurut dia jika pengampunan pajak tidak diterapkan dalam waktu dekat, maka Indonesia terancam tidak bisa menambah basis wajib pajak baru. Padahal dijelaskan yang harus diingat, pembukaan data rekening dalam kerja sama era Automatic Exchange of Information (AEoI) akan segera dimulai pada 2018.
Momen AEoI, jelas Yustinus harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Dengan begitu maka wajib pajak baru akan mengalir, namun jika tidak maka yang terus terjadi adalah adanya penghindaran kewajiban dengan berbagai modus sehingga Indonesia sebagai negara tidak akan dapat menambah penerimaan.
"Momentumnya sudah tepat, momen Automatic Exchange itu yang mendorong partisipasinya tinggi, karena tidak mungkin mereka mau utang pajaknya dipublikasikan," tandasnya.
Dia juga memperingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah selanjutnya setelah adanya kebijakan pengampunan pajak. "Kegagalan di Filiphina itu yang harus dipelajari. Mereka sistemnya belum baik, karena tidak ada perbaikan setelah adanya pengampunan," jelasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).
Lebih lanjut dia menerangkan Indonesia diharapkan bisa mencontoh keberhasilan yang dilakukan India dan Afrika Selatan terkait pengampunan pajak. Menurutnya dengan kesamaan sebagai negara berkembang serta memiliki kawasan yang luas, kebijakan Tax Amnesty diyakini bisa berhasil diterapkan di Tanah Air.
"Secara ukuran negara hampir mirip India dan Afrika Selatan, yakni mirip sebagai negara berkembang dan transisi pemerintahan. Kelompok kaya juga besar. Kalau Italia yang mirip informal ekonominya sama aset di luar negerinya cukup besar. Jadi praktik masa lalu kronisme sama seperti Indonesia. Jadi (tiga negara ini) bisa jadi patokan," tegasnya.
Menurut dia jika pengampunan pajak tidak diterapkan dalam waktu dekat, maka Indonesia terancam tidak bisa menambah basis wajib pajak baru. Padahal dijelaskan yang harus diingat, pembukaan data rekening dalam kerja sama era Automatic Exchange of Information (AEoI) akan segera dimulai pada 2018.
Momen AEoI, jelas Yustinus harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Dengan begitu maka wajib pajak baru akan mengalir, namun jika tidak maka yang terus terjadi adalah adanya penghindaran kewajiban dengan berbagai modus sehingga Indonesia sebagai negara tidak akan dapat menambah penerimaan.
"Momentumnya sudah tepat, momen Automatic Exchange itu yang mendorong partisipasinya tinggi, karena tidak mungkin mereka mau utang pajaknya dipublikasikan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
