Tax Amnesty Jangan Istimewakan Repatriasi Luar Negeri
Sabtu, 23 April 2016 - 16:01 WIB
Tax Amnesty Jangan Istimewakan Repatriasi Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya meminta, rencana penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) jangan hanya mengistimewakan pemulangan dana (repatriasi) dari luar negeri. Pemerintah juga harus melihat potensi yang ada di dalam negeri.
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya, Rama Datau mengatakan sangat mendukung pemberlakuan tax amnesty. Hanya saja, pihaknya menginginkan agar pemerintah juga terfokus pada potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.
Saat ini, pembahasan tax amnesty masih berada di Badan Legislasi. Namun, DPR bersikap hati-hati karena tidak ingin menuai trauma dan kegagalan yang sama, seperti tahun 1964 dan 1984.
"Jangan sampai terfokus dan terlalu memanjakan dana dari luar negeri lantas mengesampingkan dana dari dalam negeri. Bisa membuat dana dalam negeri jadi minim perolehannya. Padahal dana dalam negeri bisa dioptimalkan, potensinya buat tambahan pemasukan pajak," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar esensi tax amnesty juga memenuhi aspek keadilan dengan memberikan fasilitas yang sesuai. Sebab, hingga kini pengusaha lokal, seperti UKM juga banyak yang patuh dan tepat waktu bayar pajak serta berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional.
(Baca: Ken Dirjen Pajak: Ini Bukan Soal Adil atau Tidak)
Sehingga penerapan aturan yang dibuat harus dipastikan berkeadilan dan inklusif, terutama bagi UKM. "Bagaimana mau optimal, jika masih ada celah temuan ketidakadilan, maka orang-orang tak jadi minat ikut tax amnesty. Ibarat bikin menu itu ya harus menggoda dan menggugah selera agar orang tertarik untuk membeli," tandasnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jaya, Rama Datau mengatakan sangat mendukung pemberlakuan tax amnesty. Hanya saja, pihaknya menginginkan agar pemerintah juga terfokus pada potensi dana dalam negeri juga yang ada di depan mata.
Saat ini, pembahasan tax amnesty masih berada di Badan Legislasi. Namun, DPR bersikap hati-hati karena tidak ingin menuai trauma dan kegagalan yang sama, seperti tahun 1964 dan 1984.
"Jangan sampai terfokus dan terlalu memanjakan dana dari luar negeri lantas mengesampingkan dana dari dalam negeri. Bisa membuat dana dalam negeri jadi minim perolehannya. Padahal dana dalam negeri bisa dioptimalkan, potensinya buat tambahan pemasukan pajak," katanya dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar esensi tax amnesty juga memenuhi aspek keadilan dengan memberikan fasilitas yang sesuai. Sebab, hingga kini pengusaha lokal, seperti UKM juga banyak yang patuh dan tepat waktu bayar pajak serta berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional.
(Baca: Ken Dirjen Pajak: Ini Bukan Soal Adil atau Tidak)
Sehingga penerapan aturan yang dibuat harus dipastikan berkeadilan dan inklusif, terutama bagi UKM. "Bagaimana mau optimal, jika masih ada celah temuan ketidakadilan, maka orang-orang tak jadi minat ikut tax amnesty. Ibarat bikin menu itu ya harus menggoda dan menggugah selera agar orang tertarik untuk membeli," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
