Cara Menteri BUMN Tangkap Dana Repatriasi Amnesti Pajak

Senin, 25 Juli 2016 - 18:58 WIB
Cara Menteri BUMN Tangkap...
Cara Menteri BUMN Tangkap Dana Repatriasi Amnesti Pajak
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah siaga menyiapkan perusahaan pelat merah untuk menangkap dana repatriasi peserta pengampunan pajak atau tax amnesty. Setidaknya, ada 25 BUMN yang diminta untuk mengambil manfaat dari program amnesti pajak tersebut.

(Baca Juga: Menteri Rini Siapkan 25 BUMN Tampung Dana Tax Amnesty)

Dia mengatakan, pihaknya memang menargetkan BUMN dapat menampung dana dari tax amnesty hingga Rp300 triliun. Namun, tidak menutup kemungkinan BUMN bisa ketiban rezeki menampung dana tax amnesty hingga Rp500 triliun jika nantinya banyak dana-dana dari luar negeri yang masuk.

"‎Kita mengatakan bahwa pada saat sekarang kita menyiapkan sampai Rp300 triliun. Tapi bisa juga sampai ke Rp500 triliun kalau memang melihat banyak sekali dana repatriasi yang masuk," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca Juga: Menteri BUMN Optimistis Simpan Dana Amnesti Pajak Rp300 Triliun)

Menurutnya, sejumlah cara telah dipersiapkan untuk menampung dana tersebut. Di antaranya, PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat akan mengeluarkan global bond sekitar USD1,5 miliar.

"Itu kemudian dari rupiah saja mungkin sampai Rp60 triliun. Salah satunya akan keluar dulu Pak Maryono BTN akan mengeluarkan obligasi dalam minggu ini," imbuh dia.

Tak hanya itu, sambung mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini, beberapa BUMN juga saat ini tengah dalam proses finalisasi di DPR untuk penerbitan saham baru (right issue), di antaranya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

‎"Tapi kita juga menyiapkan beberapa potensi IPO seperti Tugu Pratama, perusahaan asuransi Pertamina dan juga Waskita Beton yang akan go public. Jadi ada beberapa yang kita siapkan. Ini semua tentu melihat berapa banyak dana repatriasi yang masuk," tuturnya.

Rini menambahkan, BUMN juga tidak ketinggalan menyiapkan mekanisme investasi untuk peserta tax amnesty dalam jumlah yang kecil. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dipersiapkan untuk menyimpan dana tax amnesty melalui program pengembangan hortikultura.

"Kita juga menyiapkan untuk yang kecil karena repatriasi juga untuk UKM, kita ada program dengan PTPN III untuk bekerja sama mengembangkan hortikultura paket 100 ha, 500 ha, 1.000 ha untuk hortikultura buah-buahan maupun sayur mayur," tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dongkrak Penerimaan...
Dongkrak Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Diminta 'Eksplorasi' Data Pengampunan Pajak 2016
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
Pengampunan Pajak Tinggal...
Pengampunan Pajak Tinggal 34 Hari, Pemerintah Kantongi Rp10 Triliun Lebih
Pengampunan Pajak Jilid...
Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara
Sri Mulyani: Kami Tidak...
Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Berikan Lagi Program Pengampunan Pajak
Tinggal 28 Hari! Ikuti...
Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Berita Terkini
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
37 menit yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
53 menit yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
1 jam yang lalu
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
1 jam yang lalu
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
2 jam yang lalu
Airlangga Sangkal PFII...
Airlangga Sangkal PFII Jadi Surga Pencucian Uang: Bukan untuk Dana-dana Gelap
2 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved