Kemenkeu Siapkan Skema Pemotongan Anggaran K/L

JAKARTA - Pemerintah menyatakan ingin memprioritaskan program-program yang dianggap penting. Untuk itu, Kementerian Keuangan serius menyiapkan skema pemotongan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II 2016.

Skema pemotongan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Ia lantas menambahkan, dalam sidang kabinet di Istana dalam waktu dekat, semua kementerian akan berkumpul dan salah satu fokus pembahasan ialah masalah pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga masing-masing.

"Untuk pembahasan soal pangkas memangkas anggaran, nanti akan dibahas di sidang kabinet," ujar Mardiasmo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Bekas Kepala BPKP Pusat ini mengatakan, bahwa Lapangan Banteng--markas Kemenkeu--telah membuat sejumlah skema yang akan digunakan bila kondisi fiskal pemerintah memang tidak mendukung untuk membiayai anggaran K/L maupun transfer ke daerah, yang disebabkan oleh pendapatan negara yang tidak tercapai sesuai target.

"Kami siapkan skema, salah satunya adalah konversi Dana Alokasi Umum (DAU) ke obilgasi khusus. Sebab selama ini banyak anggaran yang sudah dikucurkan ke daerah namun tidak digunakan dan malah disimpan di perbankan," kata dia.

Kemenkeu sendiri, lanjut dia, sebetulnya sudah melakukan peringatan kepada pemerintah daerah mengenai penggunaan dana daerah untuk keperluan pembangunan daerah mereka. Namun eksekusi di lapangannya tidak maksimal.

"Maka untuk daerah yang masih menyimpan uang tersebut di perbankan dan tidak mengeksekusi anggaran terhadap program daerah maka DAU mereka akan diberikan dalam non-cash," katanya.

Namun demikian, ungkapnya lagi, Kemenkeu bakal melihat semua efisiensi yang dilakukan K/L maupun Pemda. Jika memang semua sektor bisa melakukan efisiensi maka hal ini akan berdampak baik pada keuangan negara.

Dari segi model pembelanjaan, Mardiasmo menjelaskan, terdapat tiga model yang diprioritaskan: belanja barang, belanja yang terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan belanja yang tidak terkait tupoksi atau bersifat konsumtif.

"Kami sisir semua, supaya anggaran lebih produktif bukan konsumtif. Kami juga tidak akan memotong anggaran terkait pendidikan, kesehatan dan infrastrukur," pungkas dia.