DPR: ESDM Tak Bisa Sendirian Urus Proyek Listrik 35.000 MW
Minggu, 07 Agustus 2016 - 22:19 WIB
DPR: ESDM Tak Bisa Sendirian Urus Proyek Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, dalam pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa bergerak sendiri karena bukan super power. Namun, butuh kerja sama dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
Satya mengatakan, jika Kemenkeu dan Bappenas bisa bekerja sama, maka proyek tersebut bisa terealisasi untuk kedepannya. "ESDM bukan super power, kita ada Kemenkeu dan Bappenas. Kalau dua kementerian itu bisa sepakati soal harga listrik dan sebagainya, maka doa tadi terkabulkan. Kami di komisi VII sudah hadapi empat menteri. Jadi, tahu persis style-style-nya gimana," katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8/2016).
Satya mengingatkan, kebijakan semacam ini tidak bisa hanya inter departmental policy. Maka, harus banyak pihak yang bekerja sama dan tidak bisa berdiri sendiri dengan kekuatan dan otoritasnya.
Sementara soal harga, Satya mengingatkan agar Kemenkeu bisa lebih arif dalam melihat kondisi ekonomi dalam negeri. "Komitmen pemerintah adalah komitmen baik, namun di saat kita sedang susah secara keekonomian juga sedang begini. Seperti yang dilakukan China, saya kira mereka juga merevisi program-program apa yang harus mereka revisi dalam perlambatan ekonomi mereka," tutup dia.
Satya mengatakan, jika Kemenkeu dan Bappenas bisa bekerja sama, maka proyek tersebut bisa terealisasi untuk kedepannya. "ESDM bukan super power, kita ada Kemenkeu dan Bappenas. Kalau dua kementerian itu bisa sepakati soal harga listrik dan sebagainya, maka doa tadi terkabulkan. Kami di komisi VII sudah hadapi empat menteri. Jadi, tahu persis style-style-nya gimana," katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8/2016).
Satya mengingatkan, kebijakan semacam ini tidak bisa hanya inter departmental policy. Maka, harus banyak pihak yang bekerja sama dan tidak bisa berdiri sendiri dengan kekuatan dan otoritasnya.
Sementara soal harga, Satya mengingatkan agar Kemenkeu bisa lebih arif dalam melihat kondisi ekonomi dalam negeri. "Komitmen pemerintah adalah komitmen baik, namun di saat kita sedang susah secara keekonomian juga sedang begini. Seperti yang dilakukan China, saya kira mereka juga merevisi program-program apa yang harus mereka revisi dalam perlambatan ekonomi mereka," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
