Sri Mulyani: Istana Presiden Sempat Tak Masuk Aset Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sebelum adanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, banyak aset negara belum disertifikasi, termasuk Istana Kepresidenan.

(Baca: Curhat Sri Mulyani saat Menjabat Menkeu 10 Tahun Lalu)

Menurutnya, Istana Kepresidenan baru disertifikasi sebagai aset negara setelah terbentuknya DJKN. Selain itu, jalan panjang yang dibangun pekerja rodi di zaman Belanda atas kepemimpinan Daendels, juga sudah tercatat dalam aset negara tersertifikasi meski pada saat itu sempat diakui milik Belanda, sewaktu zaman penjajahan.

"Banyak, istana negara enggak masuk ke buku. Asetnya kalau kita lihat title-nya belum ada. Padahal, simbol dari pimpinan negara Republik Indonesia. Jalan panjang Anyer-Panarukan yang dibangun di zaman Daendels juga merupakan bentuk pengorbanan seluruh rakyat Indonesia, itu sudah ada dalam buku dan sudah dievaluasi," kata dia di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Sri Mulyani merasa senang lantaran pemerintah sudah mengusahakan banyak sekali properti atau kekayaan negara yang dulu belum masuk neraca dan belum memiliki sertifikat. Hingga saat ini, pendataan tersebut masih dilakukan secara simultan.

"Perjalanan masih panjang. Namun, tentu saja dengan kerja sama yang baik akan makin lebih baik untuk melakukan sertifikasi," imbuhnya.

Dia mengatakan, langkah pemerintah dan masyarakat terutama DJKN Kemenkeu melakukan pendataan dengan tertib dan taat hukum, sama saja dengan mengabdi terhadap bangsa dan orang-orang yang telah berkorban untuk kemajuan Indonesia.

"Kalau kita lakukan tertib administrasi dan hukum secara tidak langsung itu adalah wujud kita menghargai dan menghormati pengorbanan dari pendiri bangsa, karena itu rakyak Indonesia yang membangun," pungkas Menkeu.