Sri Mulyani Ajak DJKN Ubah Mindset Lama Tata Kelola Aset Negara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sudah saatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah mindset yang lama dan membentuk pemikiran baru yakni mengoptimalisasikan aset negara. Menurutnya setelah berdiri selama 10 tahun, DJKN seharusnya melakukan management asset sehingga tidak hanya sekedar mendata, melainkan mengelola aset sehingga berguna bagi negara.
"Ini adalah perjalanan DJKN untuk memulai membangun suatu kultur baru yaitu sebagai aset manager. Itu beda dengan kultur birokrasi yang hanya menjaga ketertiban administrasi. Aset managemen adalah suatu hal yang bukan tanpa risiko," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (2/11/2016).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Istana Presiden Sempat Tak Masuk Aset Negara)
Dia menambahkan sangat senang apabila DJKN dapat bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena memang dibutuhkan suatu mindset yang sama untuk mengelola aset, kekayaan negara yang baik itu seperti apa. Lebih lanjut dirinya menjabarkan ada 2 poin untuk membangun DJKN menjadi manager aset.
"Pertama itu integritas. Seorang manager tidak akan jadi manager yang sukses apabila dia tidak punya integritas pribadi maupun institusi. Itulah yang saya rasakan menjadi sesuatu yang penting untuk mengelola integriti itu," kata dia.
Karena, menurutnya merefleksikan dari segi kompetensi dan juga kemampuan untuk mewujudkan apa yang disebut manfaat maksimal dari aset negara itu untuk kepentingan negara. Bukan mengelola dengan enterpreunership atau untuk kepentingan pribadi.
"Karena kalau misalnya, ada aset dalam bentuk apartemen yang diserahkan sebagai aset negara. Kemudian ada yang berpikir 169 apartemen, wah enak ya kalau dipakai sendiri, oh kita sewa-sewain tapi uang sewanya enggak kita setor, itu bahaya. Ini ada kejadiannya? Ada, that its memalukan," tegasnya.
Maka, dia meminta untuk tidak membiarkan hal itu menjadikan perusak reputasi DJKN. Karena Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yakin jika ada 99% orang di DJKN memiliki reputasi yang baik, jangan biarkan 1% nya merusak reputasi institusi.
"Tapi jangan pasif juga. Kalau tahu ada temannya atau pimpinannya lakukan kecurangan, laporkan. Karena untuk merusak suatu institusi tidak perlu 99% orang, namun 1 orang saja sudah bisa merusak," tambahnya.
Lanjut dia menejaskan yang menjadi poin kedua adalah profesionalitas dan kemampunan untuk melihat opportunity. Baginya sangat disayangkan jika banyak aset negera dibiarkan sia-sia, tanpa menghasilkan nilai ekonomis yang menurut Sri Mulyani secara tidak langsung merugikan perekonomian negara.
Alasannya jika ada aset yang sebetulnya bisa berkontribusi ke ekonomi, dia mengatakan akan lebih jauh manfaatnya daripada harus dibiarkan rongsok. "Itu dinamakan dalam bahasa ekonominya, the opportunity lost. Oleh sebab itu, saya senang dengan hadirnya pejabat-pejabat penting hari ini, karena bagaimana caranya kita bisa sama-sama memikirkan aset itu bisa berguna bagi masyarakat, bukan untuk pribadi," pungkasnya.
"Ini adalah perjalanan DJKN untuk memulai membangun suatu kultur baru yaitu sebagai aset manager. Itu beda dengan kultur birokrasi yang hanya menjaga ketertiban administrasi. Aset managemen adalah suatu hal yang bukan tanpa risiko," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (2/11/2016).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Istana Presiden Sempat Tak Masuk Aset Negara)
Dia menambahkan sangat senang apabila DJKN dapat bekerja sama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena memang dibutuhkan suatu mindset yang sama untuk mengelola aset, kekayaan negara yang baik itu seperti apa. Lebih lanjut dirinya menjabarkan ada 2 poin untuk membangun DJKN menjadi manager aset.
"Pertama itu integritas. Seorang manager tidak akan jadi manager yang sukses apabila dia tidak punya integritas pribadi maupun institusi. Itulah yang saya rasakan menjadi sesuatu yang penting untuk mengelola integriti itu," kata dia.
Karena, menurutnya merefleksikan dari segi kompetensi dan juga kemampuan untuk mewujudkan apa yang disebut manfaat maksimal dari aset negara itu untuk kepentingan negara. Bukan mengelola dengan enterpreunership atau untuk kepentingan pribadi.
"Karena kalau misalnya, ada aset dalam bentuk apartemen yang diserahkan sebagai aset negara. Kemudian ada yang berpikir 169 apartemen, wah enak ya kalau dipakai sendiri, oh kita sewa-sewain tapi uang sewanya enggak kita setor, itu bahaya. Ini ada kejadiannya? Ada, that its memalukan," tegasnya.
Maka, dia meminta untuk tidak membiarkan hal itu menjadikan perusak reputasi DJKN. Karena Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yakin jika ada 99% orang di DJKN memiliki reputasi yang baik, jangan biarkan 1% nya merusak reputasi institusi.
"Tapi jangan pasif juga. Kalau tahu ada temannya atau pimpinannya lakukan kecurangan, laporkan. Karena untuk merusak suatu institusi tidak perlu 99% orang, namun 1 orang saja sudah bisa merusak," tambahnya.
Lanjut dia menejaskan yang menjadi poin kedua adalah profesionalitas dan kemampunan untuk melihat opportunity. Baginya sangat disayangkan jika banyak aset negera dibiarkan sia-sia, tanpa menghasilkan nilai ekonomis yang menurut Sri Mulyani secara tidak langsung merugikan perekonomian negara.
Alasannya jika ada aset yang sebetulnya bisa berkontribusi ke ekonomi, dia mengatakan akan lebih jauh manfaatnya daripada harus dibiarkan rongsok. "Itu dinamakan dalam bahasa ekonominya, the opportunity lost. Oleh sebab itu, saya senang dengan hadirnya pejabat-pejabat penting hari ini, karena bagaimana caranya kita bisa sama-sama memikirkan aset itu bisa berguna bagi masyarakat, bukan untuk pribadi," pungkasnya.
(akr)