Pertumbuhan Kredit di Yogyakarta Masih Rendah
Sabtu, 05 November 2016 - 00:16 WIB
Pertumbuhan Kredit di Yogyakarta Masih Rendah
A
A
A
YOGYAKARTA - Perbandingan antara pengucuran kredit dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan perbankan di Yogyakarta ternyata masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rata-rata Loan Deposit Ratio (LDR) perbankan di Yogyakarta hanya 66%, jauh di bawah angka rata-rata LDR perbankan nasional yang sudah mencapai 91%.
Anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Firdaus Jaelani mengakui jika pengucuran kredit di Yogyakarta yang dilakukan oleh perbankan masih harus digenjot lagi. Sebab, angka LDR baru sekitar 66% dan jauh di bawah angka nasional 91%.
Perbankan harus mencari berbagai cara agar dana yang mereka miliki atau dana yang berasal dari masyarakat bisa lebih produktif lagi. Jika sektor produktif di wilayah ini masih stagnan, maka dimungkinkan untuk mengambil strategi lain. "Perbankan di Yogyakarta harus bisa melirik ke lembaga pembiayaan," tuturnya, Jumat (4/11/2016).
Menurut Firdaus, rendahnya LDR perbankan di Yogyakarta juga dikarenakan faktor kehati-hatian. Namun ia membantah jika banyak dana masyarakat yang ngendon di perbankan karena tidak dikucurkan dalam bentuk kredit. Selama ini perbankan mengalokasikan dana dari masyarakat untuk investasi, seperti obligasi atau deposito ke bank lain dengan bunga yang lebih tinggi.
Kendati demikian, ia tetap mendorong agar perbankan lebih banyak mengalokasikan dana pihak ketiga untuk kredit. Mereka bisa mengalokasikannya ke lembaga pembiayaan yang bersifat konsumtif. Perbankan bisa melempar dananya ke lembaga pembiayaan yang melayani kredit konsumtif, seperti kredit elektronik, sepeda motor atau bahkan mobil. Karena di samping aman, return dari dana mereka juga cepat.
Sebenarnya masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan perbankan untuk melempar dana mereka. Perbankan bisa berkolaborasi dengan pemerintah menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur daerah. Peluang pembangunan infrastruktur daerah masih sangat besar, terlebih akan dibangunnya bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan memicu pembangunan infrastruktur lain. "Perbankan harus jeli dengan isu yang sedang merebak," ujarnya.
Tak hanya itu, sektor pariwisata masih memungkinkan untuk digarap. Terlebih Yogyakarta masih menjadi pasar menggiurkan bagi bisnis perhotelan di Tanah Air. Sehingga perbankan bisa membidik pembiayaan pembangunan hotel-hotel baru. Karena selama ia mengakui jika banyak pembangunan infrastruktur dari perhotelan yang menggunakan dana dari bank di Jakarta.
Kepala Kantor OJK Yogyakarta, Fauzi Nugroho mengakui jika LDR di Yogyakarta masih rendah. Saat ini perbankan di Yogyakarta berhasil mengumpulkan DPK sebesar Rp56 triliun dan kredit yang dikucurkan sebesar Rp36,56 triliun. Dana yang dikucurkan perbankan di luar kredit memang lebih banyak lari ke obligasi, sehingga itu menjadi evaluasi bersama perbankan di Yogyakarta. "Namun mungkin alasannya karena demi keamanan," tuturnya.
Namun ia mengaku tidak khawatir dengan kondisi seperti ini karena memang kondisi ekonomi belum menggeliat seperti sebelumnya. Ia berharap wacana pemerintah yang akan mengeluarkan obligasi daerah segera terwujud, sehingga perbankan di daerah juga bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah ini.
Anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Firdaus Jaelani mengakui jika pengucuran kredit di Yogyakarta yang dilakukan oleh perbankan masih harus digenjot lagi. Sebab, angka LDR baru sekitar 66% dan jauh di bawah angka nasional 91%.
Perbankan harus mencari berbagai cara agar dana yang mereka miliki atau dana yang berasal dari masyarakat bisa lebih produktif lagi. Jika sektor produktif di wilayah ini masih stagnan, maka dimungkinkan untuk mengambil strategi lain. "Perbankan di Yogyakarta harus bisa melirik ke lembaga pembiayaan," tuturnya, Jumat (4/11/2016).
Menurut Firdaus, rendahnya LDR perbankan di Yogyakarta juga dikarenakan faktor kehati-hatian. Namun ia membantah jika banyak dana masyarakat yang ngendon di perbankan karena tidak dikucurkan dalam bentuk kredit. Selama ini perbankan mengalokasikan dana dari masyarakat untuk investasi, seperti obligasi atau deposito ke bank lain dengan bunga yang lebih tinggi.
Kendati demikian, ia tetap mendorong agar perbankan lebih banyak mengalokasikan dana pihak ketiga untuk kredit. Mereka bisa mengalokasikannya ke lembaga pembiayaan yang bersifat konsumtif. Perbankan bisa melempar dananya ke lembaga pembiayaan yang melayani kredit konsumtif, seperti kredit elektronik, sepeda motor atau bahkan mobil. Karena di samping aman, return dari dana mereka juga cepat.
Sebenarnya masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan perbankan untuk melempar dana mereka. Perbankan bisa berkolaborasi dengan pemerintah menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur daerah. Peluang pembangunan infrastruktur daerah masih sangat besar, terlebih akan dibangunnya bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan memicu pembangunan infrastruktur lain. "Perbankan harus jeli dengan isu yang sedang merebak," ujarnya.
Tak hanya itu, sektor pariwisata masih memungkinkan untuk digarap. Terlebih Yogyakarta masih menjadi pasar menggiurkan bagi bisnis perhotelan di Tanah Air. Sehingga perbankan bisa membidik pembiayaan pembangunan hotel-hotel baru. Karena selama ia mengakui jika banyak pembangunan infrastruktur dari perhotelan yang menggunakan dana dari bank di Jakarta.
Kepala Kantor OJK Yogyakarta, Fauzi Nugroho mengakui jika LDR di Yogyakarta masih rendah. Saat ini perbankan di Yogyakarta berhasil mengumpulkan DPK sebesar Rp56 triliun dan kredit yang dikucurkan sebesar Rp36,56 triliun. Dana yang dikucurkan perbankan di luar kredit memang lebih banyak lari ke obligasi, sehingga itu menjadi evaluasi bersama perbankan di Yogyakarta. "Namun mungkin alasannya karena demi keamanan," tuturnya.
Namun ia mengaku tidak khawatir dengan kondisi seperti ini karena memang kondisi ekonomi belum menggeliat seperti sebelumnya. Ia berharap wacana pemerintah yang akan mengeluarkan obligasi daerah segera terwujud, sehingga perbankan di daerah juga bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah ini.
(ven)
Lihat Juga :
