Jonan Beberkan Program Kemandirian Energi
Jonan Beberkan Program Kemandirian Energi
A
A
A
JAKARTA - Ketahanan dan kedaulatan energi menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sejumlah persoalan pun menumpuk di meja kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Yaitu mewujudkan harapan pemerintah mengenai kemandirian energi.
Sepanjang dua tahun belakangan, Kementerian ESDM telah melakukan sejumlah program demi mewujudkan mimpi besar tersebut. Diantaranya pengurangan impor minyak, peningkatan efisiensi usaha BUMN dan penyedia energi, pembangunan jaringan pipa gas, pengembangan energi baru dan terbarukan dan mewujudkan BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke.
"Persoalan sektor ESDM banyak sekali tapi harus diselesaikan, mengingat kemandirian energi merupakan cita-cita dari dulu yang harus diwujudkan. Kita perlu fokus untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Jonan dalam acara News Forum bertajuk Kemandirian Energi Indonesia di Gedung MNC News Center, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Menurut dia, berbagai persoalan di sektor energi tidak mudah namun pemerintah tidak ingin menyerah. Untuk itu dibutuhkan penanganan cepat demi tercapainya kemandirian energi nasional. Persoalan yang tampak dan harus diselesaikan terkait peningkatan rasio elektrifikasi yang diwujudkan dalam program listrik 35.000 MW, memperbaiki tata kelola migas, memperbaiki kelola tambang mineral batubara, dan mengembangkan potensi pengembangan energi baru dan terbarukan secara optimal.
"Implementasi energi baru terbarukan pada 2030 itu harus 26 persen, baik untuk solar maupun pembangkit. Pembangkit EBT kita sudah jalan dan mandatory biodiesel sudah jalan sampai 20 persen, hanya perlu dioptimalkan," sambungnya. (Baca: Jonan Ungkap Kunci RI Capai Kemandirian Energi)
Terkait pembangunan infrastruktur energi, imbuh Jonan, kapasitas terpasang kilang sebesar 1.169 barel per hari, sementara jaringan gas terpasang mencapai 101.318 sambungan rumah tangga. Adapun kapasitas terpasang pembangkit saat ini sebesar 57.603 MW, meningkat dari tahun lalu sebesar 56.048 MW.
Dalam dua tahun ini, terang dia, pembangunan pembangkit berbasis energi panas bumi telah mencapai 110 MW. Sedangkan pembangkit listrik tenaga surya dan air telah mencapai 11,73 MW. "Kapasitas pembangunan pembangkit lsitrik meningkat karena proses peizinan lebih cepat sampai 72 persen. Tentunya ini membuat pembangunan infrastruktur lebih mudah dilakukan dilapangan," jelasnya.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Abadi Purnomo berharap kemandirian energi tidak hanya sebatas cita-cita. Pihaknya berharap kemandirian energi diwujudkan dengan memperhatikan sektor EBT. "Kami berharap sektor EBT diperhatikan, terutama terkait subsidi dan penyederhanaan izin," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa optimistis tata kelola sektor ESDM ke depan akan lebih baik. Mengingat kredibilitas Ignasius Jonan selama ini cukup baik. "Ada harapan tata kelola sektor ESDM bisa lebih baik mewujudkan cita-cita kemandirian energi nasional," pungkas dia.
Sepanjang dua tahun belakangan, Kementerian ESDM telah melakukan sejumlah program demi mewujudkan mimpi besar tersebut. Diantaranya pengurangan impor minyak, peningkatan efisiensi usaha BUMN dan penyedia energi, pembangunan jaringan pipa gas, pengembangan energi baru dan terbarukan dan mewujudkan BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke.
"Persoalan sektor ESDM banyak sekali tapi harus diselesaikan, mengingat kemandirian energi merupakan cita-cita dari dulu yang harus diwujudkan. Kita perlu fokus untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Jonan dalam acara News Forum bertajuk Kemandirian Energi Indonesia di Gedung MNC News Center, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Menurut dia, berbagai persoalan di sektor energi tidak mudah namun pemerintah tidak ingin menyerah. Untuk itu dibutuhkan penanganan cepat demi tercapainya kemandirian energi nasional. Persoalan yang tampak dan harus diselesaikan terkait peningkatan rasio elektrifikasi yang diwujudkan dalam program listrik 35.000 MW, memperbaiki tata kelola migas, memperbaiki kelola tambang mineral batubara, dan mengembangkan potensi pengembangan energi baru dan terbarukan secara optimal.
"Implementasi energi baru terbarukan pada 2030 itu harus 26 persen, baik untuk solar maupun pembangkit. Pembangkit EBT kita sudah jalan dan mandatory biodiesel sudah jalan sampai 20 persen, hanya perlu dioptimalkan," sambungnya. (Baca: Jonan Ungkap Kunci RI Capai Kemandirian Energi)
Terkait pembangunan infrastruktur energi, imbuh Jonan, kapasitas terpasang kilang sebesar 1.169 barel per hari, sementara jaringan gas terpasang mencapai 101.318 sambungan rumah tangga. Adapun kapasitas terpasang pembangkit saat ini sebesar 57.603 MW, meningkat dari tahun lalu sebesar 56.048 MW.
Dalam dua tahun ini, terang dia, pembangunan pembangkit berbasis energi panas bumi telah mencapai 110 MW. Sedangkan pembangkit listrik tenaga surya dan air telah mencapai 11,73 MW. "Kapasitas pembangunan pembangkit lsitrik meningkat karena proses peizinan lebih cepat sampai 72 persen. Tentunya ini membuat pembangunan infrastruktur lebih mudah dilakukan dilapangan," jelasnya.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Abadi Purnomo berharap kemandirian energi tidak hanya sebatas cita-cita. Pihaknya berharap kemandirian energi diwujudkan dengan memperhatikan sektor EBT. "Kami berharap sektor EBT diperhatikan, terutama terkait subsidi dan penyederhanaan izin," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa optimistis tata kelola sektor ESDM ke depan akan lebih baik. Mengingat kredibilitas Ignasius Jonan selama ini cukup baik. "Ada harapan tata kelola sektor ESDM bisa lebih baik mewujudkan cita-cita kemandirian energi nasional," pungkas dia.
(ven)
Explore More