Sri Mulyani Sindir PMN Jangan Jadi Alat Tutup Lubang BUMN
Rabu, 23 November 2016 - 12:46 WIB
Sri Mulyani Sindir PMN Jangan Jadi Alat Tutup Lubang BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung soal penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana PMN diminta jangan hanya dijadikan alat untuk menutup lubang dari perusahaan pelat merah.
Menurutnya, ketika pengeluaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar gaji, jumlahnya jelas. Beda halnya jika berupa PMN, karena harus ada yang diberikan lebih kepada negara setelah ada penambahan modal.
"Kalau saya katakan Rp1 dalam belanja pemerintah untuk bayar gaji Rp1 ya Rp1, kalau saya pakai untuk PMN, berapa Anda berikan? 3-4 kali. Itu kalau BUMN-nya diurus benar, bukan saya masukan uang kayak ke lubang, menolong, diharapkan (PMN) itu mendorong PDB," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Dia mengatakan, efektivitas penggunaan PMN ke BUMN harus jadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, jangan sampai uang itu menjadi terbuang untuk menutup kondisi keuangan yang ada. Jumlah suntikan dana ke perusahaan milik negara tidak sedikit, sudah melebihi Rp100 triliun dalam dua tahun terakhir.
"Ini PR kita semua, pemerintah banyak lakukan kebijakan untuk capital expenditure (capex) gunakan APBN dan sebagian APBN inject ke BUMN. Dari 2015 dan 2016, total PMN ke BUMN capai lebih dari Rp160 triliun," katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, khusus BUMN yang akan menggarap proyek infrastruktur sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diutamakan dan diperkuat permodalannya. Terlebih dana investasi ke sektor ini memakan biaya besar.
"Serta memperkuat neraca BUMN-BUMN yang memiliki peran dalam infrastruktur dan untuk ekspansi," pungkasnya.
Menurutnya, ketika pengeluaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar gaji, jumlahnya jelas. Beda halnya jika berupa PMN, karena harus ada yang diberikan lebih kepada negara setelah ada penambahan modal.
"Kalau saya katakan Rp1 dalam belanja pemerintah untuk bayar gaji Rp1 ya Rp1, kalau saya pakai untuk PMN, berapa Anda berikan? 3-4 kali. Itu kalau BUMN-nya diurus benar, bukan saya masukan uang kayak ke lubang, menolong, diharapkan (PMN) itu mendorong PDB," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Dia mengatakan, efektivitas penggunaan PMN ke BUMN harus jadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, jangan sampai uang itu menjadi terbuang untuk menutup kondisi keuangan yang ada. Jumlah suntikan dana ke perusahaan milik negara tidak sedikit, sudah melebihi Rp100 triliun dalam dua tahun terakhir.
"Ini PR kita semua, pemerintah banyak lakukan kebijakan untuk capital expenditure (capex) gunakan APBN dan sebagian APBN inject ke BUMN. Dari 2015 dan 2016, total PMN ke BUMN capai lebih dari Rp160 triliun," katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, khusus BUMN yang akan menggarap proyek infrastruktur sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diutamakan dan diperkuat permodalannya. Terlebih dana investasi ke sektor ini memakan biaya besar.
"Serta memperkuat neraca BUMN-BUMN yang memiliki peran dalam infrastruktur dan untuk ekspansi," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
