Pemerintah Menakar Risiko Rezim Devisa Bebas
Sabtu, 26 November 2016 - 17:27 WIB
Pemerintah Menakar Risiko Rezim Devisa Bebas
A
A
A
BOGOR - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mempunyai alasan cukup kuat untuk mempertahankan rezim devisa bebas di Indonesia. Menurutnya Ri harus berhati-hati dalam mengelola kebijakan yang berkaitan dengan kepercayaan investor seperti rezim devisa bebas.
(Baca Juga: Rezim Devisa Bebas Bikin Dana WNI Kabur ke Luar Negeri)
Lalu lintas devisa bebas membuat WNI tidak dilarang untuk menyimpan atau memiliki aset di luar negeri. Akibatnya, hal tersebut menjadi celah orang Indonesia lebih memilih menyimpan aset dan uangnya diluar negeri serta membuat dana asing bebas keluar masuk.
"Di dunia seperti sekarang ini kalau kita bilang akan mengganti rezim itu menjadi tidak bebas, kita akan kena langsung punishment oleh pasar. Karena kita sudah sangat dekat dengan pasar," kata Suahasil di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11/2016).
Artinya dia menerangkan, dengan kedekatan kepada pasar tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta membuat suatu kebijakan yang bisa mengguncang pasar keuangan. Hingga akhirnya bakal berimbas ke pembiayaan pemerintah Indonesia saat ini.
"Karena sebagian besar pembiayaan pemerintah diambil dari pasar. Ketika mereka menaruh uang mereka ke kita ada kepercayaan di sana. Salah satunya prinsipnya seperti ini, ya kalau kita mau tarik uang dia sendiri, bisa. Itu kan itu duit dia," sambungnya.
Jika rezim tersebut tiba-tiba dihapus, Suahasil menilai dia (investor) akan mulai berpikir, dana mereka tidak akan bisa masuk. Selanjutnya dikhawatirkan, mereka tidak akan mau memasukkan dan menyimpan dana lagi ke Indonesia. "Dan kalau dia enggak mau masuk ke pasar kita, potensi pembeli akan berkurang. Jika itu terjadi, otomatis kita harus menjual ekspor kita lebih mahal," terang dia.
Meski tak dihapus, ujar dia, pemerintah tidak lantas membuat bebas terhadap rezim ini. Pemerintah melakukan regulasi agar lebih terarah namun tidak mengekang. Pengaturannya sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Maka bukan hanya sekedar hitam di atas putih, tapi ada pengaturan yang dilakukan pemerintah.
"Dia (rezim devisa bebas) tidak ‎semudah itu. Kita tiap waktu bisa melakukan review, pengaturan ini sudah pas atau belum. Jadi sebagai gesture besarnya rezin devisa bebas, kita akan terus menjalankan, tapi memang diatur. Kalau mau mendalami itu kita bisa lihat di UU BI," pungkasnya.
(Baca Juga: Rezim Devisa Bebas Bikin Dana WNI Kabur ke Luar Negeri)
Lalu lintas devisa bebas membuat WNI tidak dilarang untuk menyimpan atau memiliki aset di luar negeri. Akibatnya, hal tersebut menjadi celah orang Indonesia lebih memilih menyimpan aset dan uangnya diluar negeri serta membuat dana asing bebas keluar masuk.
"Di dunia seperti sekarang ini kalau kita bilang akan mengganti rezim itu menjadi tidak bebas, kita akan kena langsung punishment oleh pasar. Karena kita sudah sangat dekat dengan pasar," kata Suahasil di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11/2016).
Artinya dia menerangkan, dengan kedekatan kepada pasar tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta membuat suatu kebijakan yang bisa mengguncang pasar keuangan. Hingga akhirnya bakal berimbas ke pembiayaan pemerintah Indonesia saat ini.
"Karena sebagian besar pembiayaan pemerintah diambil dari pasar. Ketika mereka menaruh uang mereka ke kita ada kepercayaan di sana. Salah satunya prinsipnya seperti ini, ya kalau kita mau tarik uang dia sendiri, bisa. Itu kan itu duit dia," sambungnya.
Jika rezim tersebut tiba-tiba dihapus, Suahasil menilai dia (investor) akan mulai berpikir, dana mereka tidak akan bisa masuk. Selanjutnya dikhawatirkan, mereka tidak akan mau memasukkan dan menyimpan dana lagi ke Indonesia. "Dan kalau dia enggak mau masuk ke pasar kita, potensi pembeli akan berkurang. Jika itu terjadi, otomatis kita harus menjual ekspor kita lebih mahal," terang dia.
Meski tak dihapus, ujar dia, pemerintah tidak lantas membuat bebas terhadap rezim ini. Pemerintah melakukan regulasi agar lebih terarah namun tidak mengekang. Pengaturannya sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI). Maka bukan hanya sekedar hitam di atas putih, tapi ada pengaturan yang dilakukan pemerintah.
"Dia (rezim devisa bebas) tidak ‎semudah itu. Kita tiap waktu bisa melakukan review, pengaturan ini sudah pas atau belum. Jadi sebagai gesture besarnya rezin devisa bebas, kita akan terus menjalankan, tapi memang diatur. Kalau mau mendalami itu kita bisa lihat di UU BI," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
