Dapat Dana Rp7,66 Triliun untuk Pensiunkan PLTU, BKF Singgung Minimnya Peran Swasta

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu membawa kabar gembira mengenai perkembangan pengumpulan dana investasi untuk penanganan perubahan iklim . Hingga saat ini, dana yang terkumpul sejumlah USD500 juta atau setara Rp7,66 triliun (kurs Rp15.324).



Bahkan, dana ini bisa dileverage hingga USD4 miliar, baik itu dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, termasuk pemerintah Indonesia.

"Dana ini akan dipakai untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia dalam jangka pendek, dengan 1,5 gigawatt PLTU yang dipensiunkan di tahap awal," ungkap Febrio dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Hanya saja, tantangan untuk kebutuhan dana ini masih sangat terasa dari sektor swasta. Indonesia masih memiliki ambisi penurunan emisi karbon dengan kebutuhan dana sebesar USD281 miliar.

Pasalnya, Febrio menilai bahwa sampai saat ini, keterlibatan sektor swasta dalam investasi iklim masih kurang. Sementara untuk memenuhi target itu, pemerintah tak bisa bekerja sendiri tanpa kontribusi dari pihak swasta.



"Butuh dana untuk mendorong upaya ini dan juga kerangka kerja atau framework yang fleksibel sehingga ketersediaan kredit untuk mendukung proyek ini bisa dipastikan," tambah Febrio.