Boediono: APBN Jangan Digunakan Sebagai Alat Politik
Rabu, 30 November 2016 - 15:15 WIB
Boediono: APBN Jangan Digunakan Sebagai Alat Politik
A
A
A
JAKARTA - Ekonom sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono mengingatkan, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara hendaknya jangan dijadikan sebagai alat tarik menarik politik dan kepentingan. APBN harus dijadikan sesuatu yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat.
Menurut dia, keuangan negara yang ideal yakni yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan sejalan dengan good financial governance. Dengan keselarasan tersebut, maka APBN bisa menjadi tonggak untuk membangun negeri secara adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara.
"Saya pesan, untuk APBN ini, hati-hati. Jangan sampai jadi tarik-menarik untuk elit politik yang besar. APBN jangan jadi bagian dari politik tapi solusi untuk masyarakat," ucapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Boediono menekankan, kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan APBN yang benar dan transparan. Jangan seperti pengelolaan di tahun 1950-1960-an yang waktu itu lepas kendali. (Baca: Sri Mulyani Sebut Boediono Pembentuk Pondasi Keuangan Negara)
"Di tahun itu, peran APBN itu sebagai masalah bukan solusi. Saat itu APBN mengalami proses yang lepas kendali," kata dia.
Boediono pun bercerita, saat dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada 2001-2004, salah satu sumber penutup kekurangan anggaran pemerintah adalah dengan menjual aset negara untuk menutup defisit.
"Ini mesti dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Karena waktu itu memang salah satu sumber penutup kekurangan anggaran adalah menjual aset. Jadi kami optimalkan manfaat dari aset-aset yang dikumpulkan oleh BPPN," tutup dia.
Menurut dia, keuangan negara yang ideal yakni yang berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan sejalan dengan good financial governance. Dengan keselarasan tersebut, maka APBN bisa menjadi tonggak untuk membangun negeri secara adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara.
"Saya pesan, untuk APBN ini, hati-hati. Jangan sampai jadi tarik-menarik untuk elit politik yang besar. APBN jangan jadi bagian dari politik tapi solusi untuk masyarakat," ucapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Boediono menekankan, kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan APBN yang benar dan transparan. Jangan seperti pengelolaan di tahun 1950-1960-an yang waktu itu lepas kendali. (Baca: Sri Mulyani Sebut Boediono Pembentuk Pondasi Keuangan Negara)
"Di tahun itu, peran APBN itu sebagai masalah bukan solusi. Saat itu APBN mengalami proses yang lepas kendali," kata dia.
Boediono pun bercerita, saat dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada 2001-2004, salah satu sumber penutup kekurangan anggaran pemerintah adalah dengan menjual aset negara untuk menutup defisit.
"Ini mesti dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Karena waktu itu memang salah satu sumber penutup kekurangan anggaran adalah menjual aset. Jadi kami optimalkan manfaat dari aset-aset yang dikumpulkan oleh BPPN," tutup dia.
(ven)
