DPR Apresiasi Kinerja Sri Mulyani Sepanjang 2016
DPR Apresiasi Kinerja Sri Mulyani Sepanjang 2016
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam mengejar target pendapatan di APBN 2016. Meski capaian penerimaan masih jauh dari target, tapi Sri dinilai sudah menunjukkan kerja keras selama enam bulan belakangan ini.
Berdasarkan data yang dimilikinya, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBNP 2016 sebesar Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibanding 2015.
"Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty (pengampunan pajak, red) sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Politikus Partai Golkar itu merinci, hingga akhir periode kedua tax amnesty yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp107 trililun.
Rinciannya, Rp103 triliun merupakan uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.
Sementara, total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp141 triliun. "Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty," imbuh dia.
Namun, jika penerimaan pajak tak termasuk dengan hasil tax amnesty, maka capaiannya baru mencapai Rp998 triliun. Dalam hitungannya, angka itu sama dengan 73,6% dari total target pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp1.355 triliun yang dipatok dalam APBNP 2016.
Sedangkan realisasi penerimaan dari bea masuk mencapai Rp32 triliun. Angka itu setara 97,59% dari target Rp33 triliun di APBNP 2016.
Sedangkan hasil dari bea keluar tembus Rp2,9 triliun atau melampaui target. Angka itu sepadan dengan 119,18% dari target di APBNP 2016 yang dipatok sebesar Rp2,4 triliun.
Adapun pemasukan dari cukai mencapai Rp135 triliu atau 91,56% dari target sebesar Rp148 triliun di APBNP 2016. Rinciannya, Rp130 triliun berasal dari cukai hasil tembakau (CHT), sedangkan Rp5,4 triliun dari non-CHT.
Menurut Misbakhun, meski target dari pajak dan cukai belum tercapai 100%, namun harus ada apresiasi. Sebab, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sudah bekerja keras.
Bahkan ada beberapa kantor wilayah pajak yang mampu mencapai 100%. Menurutnya, dedikasi pegawai pajak dan bea cukai yang secara sungguh-sungguh bekerja keras untuk tercapainya penerimaan negara ini harus diapresiasi negara.
"Dengan pencapain penerimaan pajak dan bea cukai tersebut, maka harapan saya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada lagi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dan DJBC serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan sebagai bentuk insentif atas dedikasi dan kerja keras mereka mengamankan APBNP 2016," tandasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBNP 2016 sebesar Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibanding 2015.
"Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty (pengampunan pajak, red) sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Politikus Partai Golkar itu merinci, hingga akhir periode kedua tax amnesty yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp107 trililun.
Rinciannya, Rp103 triliun merupakan uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.
Sementara, total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp141 triliun. "Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty," imbuh dia.
Namun, jika penerimaan pajak tak termasuk dengan hasil tax amnesty, maka capaiannya baru mencapai Rp998 triliun. Dalam hitungannya, angka itu sama dengan 73,6% dari total target pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp1.355 triliun yang dipatok dalam APBNP 2016.
Sedangkan realisasi penerimaan dari bea masuk mencapai Rp32 triliun. Angka itu setara 97,59% dari target Rp33 triliun di APBNP 2016.
Sedangkan hasil dari bea keluar tembus Rp2,9 triliun atau melampaui target. Angka itu sepadan dengan 119,18% dari target di APBNP 2016 yang dipatok sebesar Rp2,4 triliun.
Adapun pemasukan dari cukai mencapai Rp135 triliu atau 91,56% dari target sebesar Rp148 triliun di APBNP 2016. Rinciannya, Rp130 triliun berasal dari cukai hasil tembakau (CHT), sedangkan Rp5,4 triliun dari non-CHT.
Menurut Misbakhun, meski target dari pajak dan cukai belum tercapai 100%, namun harus ada apresiasi. Sebab, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sudah bekerja keras.
Bahkan ada beberapa kantor wilayah pajak yang mampu mencapai 100%. Menurutnya, dedikasi pegawai pajak dan bea cukai yang secara sungguh-sungguh bekerja keras untuk tercapainya penerimaan negara ini harus diapresiasi negara.
"Dengan pencapain penerimaan pajak dan bea cukai tersebut, maka harapan saya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada lagi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dan DJBC serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan sebagai bentuk insentif atas dedikasi dan kerja keras mereka mengamankan APBNP 2016," tandasnya.
(izz)
Explore More