Alasan Sri Mulyani Coret JP Morgan dari Bank Persepsi Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya memiliki alasan dalam keputusan mencoret JP Morgan Chase Bank, N.A dalam daftar Bank Persepsi untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Keputusan ini menurutnya telah melalui proses pembicaraan dan evaluasi yang panjang.
(Baca Juga: JP Morgan Dicoret dari Daftar Bank Persepsi Tax Amnesty)
JP Morgan diputus kontraknya pasca mengeluarkan rilis yang menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak dua tingkat. Peringkat surat utang Indonesia turun dari overweight menjadi underweight.
"Kami melakukan evaluasi. Pemerintah, Kementerian Keuangan terutama kami terus menerus akan melakukan hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholder berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, termasuk kualitas dari keseluruhan hasil kerjanya dan terutama kalau kerja sama harus saling menguntungkan," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Menurutnya, semakin besar nama sebuah lembaga riset maka semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas dari hasil risetnya tersebut. Sementara JP Morgan dianggap tidak menjaga kredibilitas dan akurasi dari risetnya tersebut. "Semakin besar namanya, dia semakin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk ciptakan konfiden," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan JP Morgan bukanlah karena pemerintah tidak menerima kritik. Pemerintah sejatinya menerima kritik dan masukan dari pihak luar, asalkan kredibel.
"Kalau kami melihat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) jadi sumber konfiden problem, maka kami melakukan koreksi. Kami tidak segan melakukan koreksi ini, karena kami percaya bahwa hubungan yang sifatnya profesional, kredibel, akuntabel dan bermanfaat itu sangat penting," tegasnya.
(Baca Juga: JP Morgan Dicoret dari Daftar Bank Persepsi Tax Amnesty)
JP Morgan diputus kontraknya pasca mengeluarkan rilis yang menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak dua tingkat. Peringkat surat utang Indonesia turun dari overweight menjadi underweight.
"Kami melakukan evaluasi. Pemerintah, Kementerian Keuangan terutama kami terus menerus akan melakukan hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholder berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, termasuk kualitas dari keseluruhan hasil kerjanya dan terutama kalau kerja sama harus saling menguntungkan," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Menurutnya, semakin besar nama sebuah lembaga riset maka semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas dari hasil risetnya tersebut. Sementara JP Morgan dianggap tidak menjaga kredibilitas dan akurasi dari risetnya tersebut. "Semakin besar namanya, dia semakin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk ciptakan konfiden," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan JP Morgan bukanlah karena pemerintah tidak menerima kritik. Pemerintah sejatinya menerima kritik dan masukan dari pihak luar, asalkan kredibel.
"Kalau kami melihat APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) jadi sumber konfiden problem, maka kami melakukan koreksi. Kami tidak segan melakukan koreksi ini, karena kami percaya bahwa hubungan yang sifatnya profesional, kredibel, akuntabel dan bermanfaat itu sangat penting," tegasnya.
(akr)