Musda Deadlock, Pemilihan Ketua Umum Hipmi Jaya Tertunda
Musda Deadlock, Pemilihan Ketua Umum Hipmi Jaya Tertunda
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Daerah (Musda) DPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya ke-16 yang digelar di Gedung Bidakara, Jakarta, mengalami deadlock alias berjalan buntu. Akibatnya, rencana pemilihan ketua umum DPD Hipmi Jaya periode 2017-2020 tertunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Pimpinan Sidang Munas DPD Hipmi Jaya, M Arief Gustianto mengemukakan, sesuai agenda yang ditetapkan musda seharusnya selesai kemarin. Namun, hingga Senin (16/1/2017) dini hari, Musda tidak dapat dilaksanakan karena banyak hal teknis yang menyebabkan deadlock sehingga over time.
"Harusnya Musda diikuti lebih dari 1.000 anggota Hipmi Jaya. Pleno pertama hanya dihadiri 30 orang, sementara proses registrasi dan ID card peserta belum juga selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Arief mengungkapkan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya deadlock. “Pertama, terjadi kekacauan dalam registrasi, di mana banyak anggota yang belum menerima ID Card. Akibatnya salah satu sidang pleno hanya diikuti 30 orang dari 1.000 anggota,” bebernya.
Faktor kedua, yaitu kurang aspiratifnya pimpinan sidang. Banyak aspirasi yang disampaikan anggota hanya didengarkan. “Ini yang membuat musda menjadi over time,” katanya.
Faktor ketiga adalah tidak transparannya pengurus Hipmi Jaya demisioner dalam memberikan pertanggungjawaban. "Ini dipertanyakan sejumlah anggota sidang," ucapnya.
Dia menuturkan, dengan buntunya musda, untuk sementara Hipmi Jaya dikendalikan pimpinan sidang sampai digelarnya musda lanjutan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan DPP, serta melibatkan penyelenggara. "Untuk selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan dewan pembina dan pengurus DPP Hipmi untuk mendapatkan arahan dan masukan," imbuhnya.
Soal kapan digelarnya musda lanjutan, dia mengatakan akan digelar secepatnya. “Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi. Kami tidak memasang target kapan musda selanjutnya digelar. Tetapi akan secepatnya,” tandas Arief.
Kekacauan penyelenggara Musda juga dikeluhkan Ketua BPC Jakarta Barat, Ade Putra Kurniawan. “Saya merasakan tidak adanya fairness, tetapi saya tidak ingin menuduh siapapun," imbuhnya.
“Banyak kendala teknis yang seharusnya tidak terjadi tetapi seakan diada-adakan. Bahkan, ada pleno yang tidak diikuti sebagaian besar peserta. Ada ketua BPC yang tidak bisa ikut," lanjut Ade.
Sekretaris Umum BPC Jakarta Pusat, Rizky Diansyah menambahkan, seharusnya permasalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Karena masalah teknis dapat dipersiapkan jauh-jauh hari.
"Saya berharap pada Musda selanjutnya masalah ini selesai. Karena kendala teknis ini tidak seharusnya terjadi," tegasnya.
Seperti diketahui, DPD Hipmi Jaya akan melakukan pemilihan ketua umum baru periode 2017-2020. Saat ini, ada empat kandidat yang mendaftarkan diri untuk maju dalam pencalonan. Mereka adalah Afifuddin Suhaeli Kalla (nomor urut 1), Ardhi Mahardika (nomor urut 2), M Aaron Sampetoding (nomor urut 3), dan Constantine Otis Wuisan (nomor urut 4).
Pimpinan Sidang Munas DPD Hipmi Jaya, M Arief Gustianto mengemukakan, sesuai agenda yang ditetapkan musda seharusnya selesai kemarin. Namun, hingga Senin (16/1/2017) dini hari, Musda tidak dapat dilaksanakan karena banyak hal teknis yang menyebabkan deadlock sehingga over time.
"Harusnya Musda diikuti lebih dari 1.000 anggota Hipmi Jaya. Pleno pertama hanya dihadiri 30 orang, sementara proses registrasi dan ID card peserta belum juga selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Arief mengungkapkan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya deadlock. “Pertama, terjadi kekacauan dalam registrasi, di mana banyak anggota yang belum menerima ID Card. Akibatnya salah satu sidang pleno hanya diikuti 30 orang dari 1.000 anggota,” bebernya.
Faktor kedua, yaitu kurang aspiratifnya pimpinan sidang. Banyak aspirasi yang disampaikan anggota hanya didengarkan. “Ini yang membuat musda menjadi over time,” katanya.
Faktor ketiga adalah tidak transparannya pengurus Hipmi Jaya demisioner dalam memberikan pertanggungjawaban. "Ini dipertanyakan sejumlah anggota sidang," ucapnya.
Dia menuturkan, dengan buntunya musda, untuk sementara Hipmi Jaya dikendalikan pimpinan sidang sampai digelarnya musda lanjutan. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan DPP, serta melibatkan penyelenggara. "Untuk selanjutnya kami akan berkonsultasi dengan dewan pembina dan pengurus DPP Hipmi untuk mendapatkan arahan dan masukan," imbuhnya.
Soal kapan digelarnya musda lanjutan, dia mengatakan akan digelar secepatnya. “Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi. Kami tidak memasang target kapan musda selanjutnya digelar. Tetapi akan secepatnya,” tandas Arief.
Kekacauan penyelenggara Musda juga dikeluhkan Ketua BPC Jakarta Barat, Ade Putra Kurniawan. “Saya merasakan tidak adanya fairness, tetapi saya tidak ingin menuduh siapapun," imbuhnya.
“Banyak kendala teknis yang seharusnya tidak terjadi tetapi seakan diada-adakan. Bahkan, ada pleno yang tidak diikuti sebagaian besar peserta. Ada ketua BPC yang tidak bisa ikut," lanjut Ade.
Sekretaris Umum BPC Jakarta Pusat, Rizky Diansyah menambahkan, seharusnya permasalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Karena masalah teknis dapat dipersiapkan jauh-jauh hari.
"Saya berharap pada Musda selanjutnya masalah ini selesai. Karena kendala teknis ini tidak seharusnya terjadi," tegasnya.
Seperti diketahui, DPD Hipmi Jaya akan melakukan pemilihan ketua umum baru periode 2017-2020. Saat ini, ada empat kandidat yang mendaftarkan diri untuk maju dalam pencalonan. Mereka adalah Afifuddin Suhaeli Kalla (nomor urut 1), Ardhi Mahardika (nomor urut 2), M Aaron Sampetoding (nomor urut 3), dan Constantine Otis Wuisan (nomor urut 4).
(dmd)
Explore More