Pemerintah Fasilitasi Kemudahan Impor IKM
Senin, 30 Januari 2017 - 20:34 WIB
Pemerintah Fasilitasi Kemudahan Impor IKM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian siap memberi kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pembiayaan penjaminan asuransi dan jasa konsultasi, serta pemberian mesin produksi untuk memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional yang berorientasi ekspor.
"IKM merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan pemasok kebutuhan pasar domestik," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Senin (30/1/2017).
Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran kebijakan fasilitas KITE IKM. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi IKM dalam mengimpor bahan baku untuk proses produksi yang akan diekspor kembali sebagai produk jadi. Selain itu, IKM juga akan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
Airlangga memaparkan, potensi IKM terus tumbuh. Kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai USD24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8% terhadap total ekspor industri non-migas.
IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22%. "Pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166.000 unit atau meningkat 4,5% dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350.000 orang," papar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani MoU tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor dan menyerahkan bantuan mesin dan peralatan produksi kepada IKM logam Tumang di Boyolali, Jawa Tengah.
Menperin menjelaskan, MoU yang berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal ditandatangani ini, akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dengan Indonesia Eximbank dalam bentuk penyediaan dan pertukaran data terkait IKM, pelatihan manajemen ekspor, serta sosialisasi dan fasilitas kepada IKM berorientasi ekspor.
Menurutnya, pihaknya lebih memilih lembaga pembiayaan yang sudah ada, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekspor produk-produk IKM.
"Daripada mendirikan lembaga baru, kami lebih baik menggunakan yang existing seperti LPEI. Kami perluas dulu scope dari LPEI, nanti kami dorong juga pembiayaan jangka panjang yang lebih murah," tutur Airlangga.
LPEI akan memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara mempersiapkan pelaku UKM melalui pelatihan, pameran dan bimbingan. "Karena kami ingin mendorong IKM untuk ekspor. Jadi kalau ekspor, pasarnya lebih terjamin dengan risiko yang lebih sedikit," tegas Airlangga.
Lembaga ini juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri. Dari sisi pembiayaan, lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri.
Sementara itu, Presiden juga menyaksikan Menperin dan Menkeu menyerahkan secara simbolis bantuan mesin dan peralatan produksi kepada pelaku IKM logam Tumang. Sebanyak 62 unit mesin dan peralatan produksi IKM yang akan distribusikan, terdiri dari bor duduk, mesin gurinda tangan empat”, mesin bor tembak, las argon rhino, tabung argon, mesin roll plat, mesin press logam, genset, dan kompresor bensin 5.5 HP.
"Selain diberikan pembinaan secara konvensional melalui fasilitasi pelatihan serta bantuan alat dan permesinan, IKM juga diperkenalkan dengan sarana digital yang mampu mempromosikan produk dengan lebih luas, namun dengan biaya minimal," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, melalui penerapan e-smart IKM, pelaku usaha kreatif ini diharapkan dapat menghadapi era industri yang mengandalkan pertukaran data pada teknologi manufaktur atau Industri 4.0.
"Dengan digitalisasi, yang paling diuntungkan adalah IKM bisa saling tukar informasi dan mengembangkan usahanya secara bersama-sama. Selain itu, semua bisa dikerjakan dan diakses dengan lebih cepat," tandasnya.
"IKM merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai subsektor industri padat karya dan pemasok kebutuhan pasar domestik," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Senin (30/1/2017).
Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran kebijakan fasilitas KITE IKM. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi IKM dalam mengimpor bahan baku untuk proses produksi yang akan diekspor kembali sebagai produk jadi. Selain itu, IKM juga akan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
Airlangga memaparkan, potensi IKM terus tumbuh. Kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai USD24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8% terhadap total ekspor industri non-migas.
IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22%. "Pada tahun 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166.000 unit atau meningkat 4,5% dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350.000 orang," papar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani MoU tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor dan menyerahkan bantuan mesin dan peralatan produksi kepada IKM logam Tumang di Boyolali, Jawa Tengah.
Menperin menjelaskan, MoU yang berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal ditandatangani ini, akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian dengan Indonesia Eximbank dalam bentuk penyediaan dan pertukaran data terkait IKM, pelatihan manajemen ekspor, serta sosialisasi dan fasilitas kepada IKM berorientasi ekspor.
Menurutnya, pihaknya lebih memilih lembaga pembiayaan yang sudah ada, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekspor produk-produk IKM.
"Daripada mendirikan lembaga baru, kami lebih baik menggunakan yang existing seperti LPEI. Kami perluas dulu scope dari LPEI, nanti kami dorong juga pembiayaan jangka panjang yang lebih murah," tutur Airlangga.
LPEI akan memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara mempersiapkan pelaku UKM melalui pelatihan, pameran dan bimbingan. "Karena kami ingin mendorong IKM untuk ekspor. Jadi kalau ekspor, pasarnya lebih terjamin dengan risiko yang lebih sedikit," tegas Airlangga.
Lembaga ini juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri. Dari sisi pembiayaan, lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri.
Sementara itu, Presiden juga menyaksikan Menperin dan Menkeu menyerahkan secara simbolis bantuan mesin dan peralatan produksi kepada pelaku IKM logam Tumang. Sebanyak 62 unit mesin dan peralatan produksi IKM yang akan distribusikan, terdiri dari bor duduk, mesin gurinda tangan empat”, mesin bor tembak, las argon rhino, tabung argon, mesin roll plat, mesin press logam, genset, dan kompresor bensin 5.5 HP.
"Selain diberikan pembinaan secara konvensional melalui fasilitasi pelatihan serta bantuan alat dan permesinan, IKM juga diperkenalkan dengan sarana digital yang mampu mempromosikan produk dengan lebih luas, namun dengan biaya minimal," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, melalui penerapan e-smart IKM, pelaku usaha kreatif ini diharapkan dapat menghadapi era industri yang mengandalkan pertukaran data pada teknologi manufaktur atau Industri 4.0.
"Dengan digitalisasi, yang paling diuntungkan adalah IKM bisa saling tukar informasi dan mengembangkan usahanya secara bersama-sama. Selain itu, semua bisa dikerjakan dan diakses dengan lebih cepat," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
