OJK Ingin BPD Lebih Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah
Kamis, 16 Februari 2017 - 16:44 WIB
OJK Ingin BPD Lebih Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pembangunan di daerahnya masih dapat ditingkatkan. Sebagian besar BPD saat ini eksposur kreditnya masih didominasi kredit konsumsi.
Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengharapkan komitmen BPD terhadap upaya transformasi BPD dengan segala upaya. Tentunya mulai dari meningkatkan kemampuan bisnis hingga peningkatan kontribisi pembangunan daerah.
Sektor sumber daya manusia (SDM) juga penting untuk mengendalikan internal perusahaan. "Melalui peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi pembangunan daerah yang didukung SDM professional, infrastruktur IT memadai, serta penerapan GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal lebih efektif," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Firdaus mengatakan, pihaknya akan memperluas dan lebih mengoptimalkan lagi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk. Saat ini telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi.
(Baca Juga: Fokus di Luar Pulau Jawa, OJK Akan Sempurnakan Program KUR)
"Tahun ini kami menargetkan akan meresmikan 41 TPAKD, 6 TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota," kata dia.
Menurutnya, OJK akan lebih mengoptimalkan lagi beberapa program kerja yang digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia (BI). Di antaranya program laku pandai, program simpanan pelajar, jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM.
"Selain itu, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan lainnya," pungkas Firdaus.
Untuk itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengharapkan komitmen BPD terhadap upaya transformasi BPD dengan segala upaya. Tentunya mulai dari meningkatkan kemampuan bisnis hingga peningkatan kontribisi pembangunan daerah.
Sektor sumber daya manusia (SDM) juga penting untuk mengendalikan internal perusahaan. "Melalui peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi pembangunan daerah yang didukung SDM professional, infrastruktur IT memadai, serta penerapan GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal lebih efektif," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Firdaus mengatakan, pihaknya akan memperluas dan lebih mengoptimalkan lagi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk. Saat ini telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi.
(Baca Juga: Fokus di Luar Pulau Jawa, OJK Akan Sempurnakan Program KUR)
"Tahun ini kami menargetkan akan meresmikan 41 TPAKD, 6 TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota," kata dia.
Menurutnya, OJK akan lebih mengoptimalkan lagi beberapa program kerja yang digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia (BI). Di antaranya program laku pandai, program simpanan pelajar, jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM.
"Selain itu, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan lainnya," pungkas Firdaus.
(izz)
