Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah Freeport
Jum'at, 17 Maret 2017 - 06:20 WIB
Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah Freeport
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko)mendukung PT Freeport Indonesia untuk tetap beroperasi kembali.
Wakil Ketua I Lemasko, Gerry Okoare mengatakan dalam dukungan itu. “Kami atas nama Lemasko mewakili masyarakat Suku Kamoro dari Nakai sampai ke Waripi komitmen mendukung Freeport untuk beroperasi kembali,"ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/3/2017).
Lebih lanjut Gerry mengatakan, Freeport dinilai memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Mimika, secara khusus melalui program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, ia mengimbau agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman untuk datang langsung ke Mimika, sehingga mengetahui kondisi yang terjadi.
Gerry menambahkan, pembicaraan terkait persoalan Freeport harus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik hak ulayat di Timika.
Dampak polemik kedua belah pihak ini akan berdampak pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan PT Freeport Indonesia. “Mari bersama-sama melihat kepentingan masyarakat di daerah ini terhadap permasalah Freeport ini. Sehingga masyarakat yang ada di daerah ini tidak terkena masalah di kemudian hari,” ungkapnya.
Wakil Ketua I Lemasko, Gerry Okoare mengatakan dalam dukungan itu. “Kami atas nama Lemasko mewakili masyarakat Suku Kamoro dari Nakai sampai ke Waripi komitmen mendukung Freeport untuk beroperasi kembali,"ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/3/2017).
Lebih lanjut Gerry mengatakan, Freeport dinilai memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Mimika, secara khusus melalui program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, ia mengimbau agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman untuk datang langsung ke Mimika, sehingga mengetahui kondisi yang terjadi.
Gerry menambahkan, pembicaraan terkait persoalan Freeport harus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik hak ulayat di Timika.
Dampak polemik kedua belah pihak ini akan berdampak pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan PT Freeport Indonesia. “Mari bersama-sama melihat kepentingan masyarakat di daerah ini terhadap permasalah Freeport ini. Sehingga masyarakat yang ada di daerah ini tidak terkena masalah di kemudian hari,” ungkapnya.
(ven)
