Sri Mulyani Minta Industri Sawit Indonesia Harus Membuktikan Diri

Selasa, 02 Mei 2017 - 19:04 WIB
Sri Mulyani Minta Industri...
Sri Mulyani Minta Industri Sawit Indonesia Harus Membuktikan Diri
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia harus bisa menjawab pernyataan parlemen Uni Eropa melalui resolusinya, yang menganggap bahwa produk sawit Indonesia tidak berkelanjutan (sustainable), melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan penyebab deforestasi.

Dia mengungkapkan, anggapan dunia yang menganggap produk sawit Indonesia tidak ramah lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Meskipun sejatinya, kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal termasuk dari kelompok yang berkepentingan dalam industri kelapa sawit.

"Ini PR luar biasa penting. Saya berharap industri kelapa sawit bisa membuktikan dari anggapan kegiatan penanaman ini menciptakan gangguan environment. Kita semua tahu Parlemen Eropa tahun ini melakukan resolusi untuk menerapkan rantai pasokan berkelanjutan 100%. Ini kebijakan yang dilatar belakangi berbagai hal dari persepsi sampai interest group," katanya saat menghadiri acara Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Sebagai pemain besar dalam industri sawit, tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Indonesia harus bisa menjawab anggapan Uni Eropa tersebut dengan membuktikan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air ramah lingkungan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Indonesia sebagai pemain besar harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani juga seluruh masyarakat. Jangan sampai yang tidak terlibat harus menanggung seperti kebakaran hutan yang biayanya sampai USD16 miliar," imbuh dia.

Mantan Menko bidang Perekonomian ini berharap, industri kelapa sawit di Indonesia bisa terus berkomitmen mewujudkan keadilan, kemakmuran, kestabilan, dan keberlanjutan.

"Keadilan berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya sementara petani tidak menikmati share yang cukup. Atau semua resiko dikasih ke petani. Jadi kalau ada level yang sama-sama itu prinsip keadilan sosial yang harusnya muncul di masing korporasi atau di dalam desain BPDP," pungkasnya.
(ven)
Berita Terkait
Dongkrak Daya Saing,...
Dongkrak Daya Saing, Tarif Baru Ekspor Kelapa Sawit Berlaku 2 Juli
Sri Mulyani Mengaku...
Sri Mulyani Mengaku Kalah dari Malaysia, Soal Apa Ya?
Pungutan Ekspor Sawit...
Pungutan Ekspor Sawit Bakal Diubah, Segini Biayanya
Pungutan Ekspor CPO...
Pungutan Ekspor CPO Berubah Per 10 Desember 2020, Ini Alasan Sri Mulyani
Menanti Restu Jokowi,...
Menanti Restu Jokowi, 350 Daerah Bakal Diguyur DBH Sawit Rp3,4 Triliun
Sri Mulyani Umumkan...
Sri Mulyani Umumkan APBN Alami Defisit Rp35 Triliun
Berita Terkini
Bos Danantara: Indonesia...
Bos Danantara: Indonesia Punya Ruang Besar bagi Investasi Asing
2 jam yang lalu
AQUA Kolaborasi dengan...
AQUA Kolaborasi dengan Masjid Istiqlal Gelar Edukasi Sehat Menyambut Ramadan
2 jam yang lalu
MSIG Life Tuntaskan...
MSIG Life Tuntaskan Pembayaran Klaim dan Manfaat Rp752 Miliar di 2024
3 jam yang lalu
Lestarikan Terumbu Karang,...
Lestarikan Terumbu Karang, PHE ONWJ Kembangkan Inovasi Paranje
3 jam yang lalu
CEO Danantara: Investasi...
CEO Danantara: Investasi Harus Pacu Kualitas SDM Indonesia
4 jam yang lalu
Bank Teratas Dunia Ini...
Bank Teratas Dunia Ini Ramal Dolar AS Bisa Kehilangan Status Global
5 jam yang lalu
Infografis
Indonesia: Israel Harus...
Indonesia: Israel Harus Mundur dari Semua Wilayah Palestina
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved