Efisiensi, Luhut Akan Pangkas Perjalanan Dinas Kemaritiman
Rabu, 14 Juni 2017 - 14:16 WIB
Efisiensi, Luhut Akan Pangkas Perjalanan Dinas Kemaritiman
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan efisiensi di sejumlah lini mulai tahun depan. Hal ini lantaran anggaran Kemenko bidang Kemaritiman tahun depan yang diusulkan turun 14,32% dari Rp350,53 miliar pada 2017 menjadi Rp300, 30 miliar pada 2018.
Dia menilai, program efisiensi penting dan perlu untuk dilakukan. Salah satu yang menjadi sasarannya adalah biaya rapat dan perjalanan dinas. "Kami banyak melakukan efisiensi, karena saya pikir ini penting. Sehingga biaya perjalanan, rapat banyak kami potong. Dan karyawan kami punya 177 PNS, dan 133 tenaga kontrak," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Mantan Menkopolhukam ini mengungkapkan, nantinya anggaran Kemenko bidang Kemaritiman akan difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman. "Terutama akselarasi pencapaian sasaran dan target dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018," tandasnya.
Sikap Menko Luhut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya yang menerangkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. "Presiden sudah sampaikan bahwa seluruh K/L harus terus meneliti belanja yang dilakukan. Terutama belanja yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat," terang Sri Mulyani.
Dia menilai, program efisiensi penting dan perlu untuk dilakukan. Salah satu yang menjadi sasarannya adalah biaya rapat dan perjalanan dinas. "Kami banyak melakukan efisiensi, karena saya pikir ini penting. Sehingga biaya perjalanan, rapat banyak kami potong. Dan karyawan kami punya 177 PNS, dan 133 tenaga kontrak," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Mantan Menkopolhukam ini mengungkapkan, nantinya anggaran Kemenko bidang Kemaritiman akan difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman. "Terutama akselarasi pencapaian sasaran dan target dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018," tandasnya.
Sikap Menko Luhut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya yang menerangkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh jajaran kabinet untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran. "Presiden sudah sampaikan bahwa seluruh K/L harus terus meneliti belanja yang dilakukan. Terutama belanja yang dianggap tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat," terang Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
