Bank Dunia: RI Butuh Rp6.650 Triliun untuk Infrastruktur

Selasa, 25 Juli 2017 - 11:16 WIB
Bank Dunia: RI Butuh...
Bank Dunia: RI Butuh Rp6.650 Triliun untuk Infrastruktur
A A A
JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) menyebut Indonesia membutuhkan USD500 miliar atau sekitar Rp6.650 triliun (kurs Rp13.300/USD) dalam lima tahun ke depan, untuk menutupi kesenjangan infrastruktur. Pasalnya, kesenjangan infrastruktur di Tanah Air terbilang cukup tinggi.

(Baca: Sri Mulyani Banjir Pujian dari Presiden Bank Dunia )

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengungkapkan, saat ini 78% masyarakat di Indonesia belum memiliki akses terhadap pipa air, 40% masyarakat pedesaan belum memiliki akses terhadap jalan aspal. Selain itu, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses terhadap listrik.

"Demografi meningkat lebih cepat dibanding China dan Thailand. Sehingga tekanan terhadap infrastruktur lebih tinggi," katanya dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Menurut Kim, saat ini Indonesia belum memberikan investasi yang cukup di sektor infrastruktur. Bahkan, investasi di bidang infrastruktur turun dari 78% menjadi 35%.

"Kami perkirakan Indonesia harus investasi USD500 miliar dalam lima tahun ke depan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur. Itu berarti meningkatnya pembelanjaan infrastruktur dari 2% dari PDB menjadi 4,7% dari PDB. Dua kali lipat lebih di 2020," imbuh dia.

Sayangnya, anggaran infrastruktur dari pemerintah tidak cukup untuk menutupi kesenjangan tersebut. Sebab, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah belum optimal, belanja belum efisien, serta batasan defisit fiskal yang hanya 3% dari PDB.

Sebab itu, Kim menilai bahwa reformasi pemungutan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengingat, pemerintah baru memungut kurang dari 50% potensi pajak, dan rasio pajak di Indonesia yang turun dari 11,4% menjadi 10,4% terhadap PDB.

"Pemungutan pajak di Indonesia lebih rendah dari Filipina yang 13,6% sementara tantangannya sama dengan kita. Jadi kita dorong pemerintah dalam reform pajak. Saya tahu Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani sangat komitmen. Kami dukung pemerintah Indonesia melakukan e-filling, data dari pihak ketiga yang bisa meningkatkan rasio pajak terhadap PDB 1,1%," tutur Kim.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Utang Infrastruktur...
Utang Infrastruktur RI Tembus Rp101 Triliun, Terbesar dari Bank Dunia
Bank Dunia Menyerukan...
Bank Dunia Menyerukan Pendekatan Baru untuk Mengatasi Krisis Utang
RI Kantongi Utang Rp24,6...
RI Kantongi Utang Rp24,6 T dari Bank Dunia, Pengamat: Alternatif Ideal
Bank Dunia Peringatkan...
Bank Dunia Peringatkan Utang Bisa Hambat Jalur Ekonomi RI Menuju Pemulihan
Ledakan Utang Global...
Ledakan Utang Global ke Rekor Tertinggi Mengancam Ekonomi Dunia
Bank Dunia Membunyikan...
Bank Dunia Membunyikan Alarm Soal Jeratan Utang di Negara Berkembang, Termasuk RI?
Berita Terkini
Mengulik Alasan di Balik...
Mengulik Alasan di Balik Kenaikan Harga Pertamax: Demi Jaga Investor dan Keuangan
7 menit yang lalu
Tren Paylater Makin...
Tren Paylater Makin Menjangkit, Literasi Keuangan Dinilai Jadi Faktor Penting
57 menit yang lalu
Dikepung Sanksi Barat,...
Dikepung Sanksi Barat, Rusia Malah Cetak Rekor Hampir Semua Warganya Punya Kerjaan!
1 jam yang lalu
Bocoran Isi Kesepakatan...
Bocoran Isi Kesepakatan AS-Iran: Barter Minyak, Aset Triliunan, hingga Senjata Nuklir
4 jam yang lalu
Pendaftaran Program...
Pendaftaran Program Magang ke Jepang Dibuka Kemnaker, Begini Caranya
5 jam yang lalu
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
7 jam yang lalu
Infografis
10 Negara Penguasa Cadangan...
10 Negara Penguasa Cadangan Logam Tanah Jarang Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved