South African Airways di Ambang Kebangkrutan

JOHANNESBURG - South African Airways (SAA) yang merupakan perusahaan maskapai penerbangan internasional dan domestik terbesar di Afrika Selatan, telah kehabisan uang hingga membuat perusahaan tertatih-tatih menghindar dari kepailitan. Hal ini berdasarkan informasi yang diberikan langsung kepada parlemen negara.

Seperti dilansir BBC, Jumat (4/8/2017) diperkirakan kondisi tersebut bakal membuat pihak maskapai nasional dalam waktu dekat tidak mampu membayar gaji karyawan. Laporan kas perusahaan memperlihatkan ketimpangan yang diperkirakan bakal meningkat di bulan Oktober, namun bisa terselamatkan apabila ada bailout dari pemerintah sebesar 45 juta pounds.

Bahkan kemudian, situasi ini diyakini dapat lebih memburuk pada Desember, dengan ramalan kas keluar pada bulan tersebut mencapai 38 juta pounds. Pihak maskapai disebutkan telah banyak kehilangan uang dalam tujuh tahun terakhir. Bertindak sebagai Kepala Eksekutif Musa Zwane yang memimpin perusahaan dalam 18 bulan terakhir, telah mencoba menyusun rencana pemulihan sejak Januari.

Bulan lalu, aktivitas keuangan finansial perusahaan membayarkan sebesar 125 juta pounds untuk melunasi pinjaman dari Standard Chartered Bank, ketika pihak perbankan menolak melakukan perpanjangan. Menteri Keuangan Afrika Selatan Malusi Gigaba mengungkap rekapitulasi keuangan Maret 560 juta pounds diharapkan dapat memberikan jawaban pada bulan Oktober.

Wakil Juru Bicara Keuangan Democratic Alliance Alf Lees mengatakan bahwa pada dasarnya SAA bangkrut dan harus mengajukan likuidasi."Kami percaya bahwa Direksi telah melanggar Undang-undang perusahaan Afrika Selatan dengan terus melakukan perdagangan sembrono ketika mengetahui bahwa SAA tidak akan mampu memenuhi kewajibannya," ungkapnya.

Menurutnya tanpa jaminan dari pemegang saham (pemerintah Afrika Selatan) akan sulit keluar dari kesulitan keuangan. Pada tahun 2015, konsultan Ernst & Young mempresentasikan laporan kepada pemerintah bahwa 48 kontrak terbesar yang diberikan oleh SAA. Laporan itu menunjukkan bahwa 28 di antaranya atau 60% tidak semestinya dinegosiasikan, kontrak berdampak buruk bila dilanjutkan atau lemah dikelola.