Pacu Produksi, KKP Diminta Bina Petani Garam
Pacu Produksi, KKP Diminta Bina Petani Garam
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai bertanggung jawab atas situasi krisis garam nasional yang terjadi belakangan ini, lantaran tak mampu membina petani garam. Hasilnya produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton atau setara 3,7% dari target pemerintah mencapai 3,2 juta ton.
"Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim di Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Sementara Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional tidak menunjukan performa yang baik. Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa KKP harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.
“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementeriannya Bu Susi, karena turunannya ada disitu," kata Hermanto.
Sebelumnya Peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan menurutnya pemerintah sebetulnya punya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), untuk mendongkrak produktivitas petani untuk menghasilkan garam, namun sayangnya program ini belum memberikan hasil yang memuaskan.
"Ini tapi nggak jalan, realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen, target produksi garam dari PUGAR hanya 51,4 persen dari target. Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah," ungkap Bhima.
Peristiwa langkanya garam ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah khususnya KKP agar kedepannya dapat mendorong petani garam, untuk memproduksi garam sesuai target. Persoalan yang simpel namun cukup membuat kalang kabut ini diharapkan tidak terjadi lagi ditahun-tahun berikutnya.
"Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim di Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Sementara Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional tidak menunjukan performa yang baik. Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa KKP harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.
“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementeriannya Bu Susi, karena turunannya ada disitu," kata Hermanto.
Sebelumnya Peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan menurutnya pemerintah sebetulnya punya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), untuk mendongkrak produktivitas petani untuk menghasilkan garam, namun sayangnya program ini belum memberikan hasil yang memuaskan.
"Ini tapi nggak jalan, realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen, target produksi garam dari PUGAR hanya 51,4 persen dari target. Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah," ungkap Bhima.
Peristiwa langkanya garam ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah khususnya KKP agar kedepannya dapat mendorong petani garam, untuk memproduksi garam sesuai target. Persoalan yang simpel namun cukup membuat kalang kabut ini diharapkan tidak terjadi lagi ditahun-tahun berikutnya.
(akr)
Explore More