Indonesia Kekurangan 28.000 Penyuluh Pertanian
A
A
A
JAKARTA - Indonesia kekurangan sekitar 28.000 penyuluh pertanian. Padahal, peran penyuluh pertanian sangat vital dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.
"Kalau melihat dari desa potensi pertanian yang jumlahnya sekitar 72.000 desa, kita masih ada kekurangan 28.000 orang. Karena hingga saat ini, kita baru memiliki penyuluh sekitar 44.000 orang," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurut Momon, dari 44.000 penyuluh tersebut, sekitar 25.000 penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). "Dulu pada 1998 penyuluh PNS kita 37.331 dan sekarang di 2017 tinggal 25.000," ujarnya.
Momon menyebutkan, di seluruh Indonesia terdapat 72.000 desa potensi pertanian yang harus memiliki penyuluh. Sesuai arahan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa harus ada satu penyuluh untuk satu desa.
Untuk menambal kekurangan tenaga penyuluh, Kementan sudah melakukan rekrutmen selama tiga tahun melalui mekanisme tenaga harian lepas (THL).
"Pada tahun 2008, 2009, 2010 kita rekrut THL 19.000 orang yang kini 6.000 di antaranya sudah diangkat menjadi PNS," jelas Momon. Total keseluruhan penyuluh PNS dan THL Kementan hanya 44.000 orang.
Dari total penyuluh tersebut, yang benar-benar sebagai penyuluh pertanian hanya sekitar 32.000 orang. Karena sisanya merupakan penyuluh yang berada di struktural.
Untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh pertanian, saat ini Kementan menggalakkan program penyuluh swadaya di tiap desa. Sebagai penguatan penyuluhan dan kelembagaan petani melalui kelompok tani untuk membantu kinerja penyuluh.
"Jadi, setiap desa nanti ada penyuluh swadaya untuk membantu kerja penyuluh THL dan PNS," kata Momon.
"Kalau melihat dari desa potensi pertanian yang jumlahnya sekitar 72.000 desa, kita masih ada kekurangan 28.000 orang. Karena hingga saat ini, kita baru memiliki penyuluh sekitar 44.000 orang," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono di Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurut Momon, dari 44.000 penyuluh tersebut, sekitar 25.000 penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). "Dulu pada 1998 penyuluh PNS kita 37.331 dan sekarang di 2017 tinggal 25.000," ujarnya.
Momon menyebutkan, di seluruh Indonesia terdapat 72.000 desa potensi pertanian yang harus memiliki penyuluh. Sesuai arahan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa harus ada satu penyuluh untuk satu desa.
Untuk menambal kekurangan tenaga penyuluh, Kementan sudah melakukan rekrutmen selama tiga tahun melalui mekanisme tenaga harian lepas (THL).
"Pada tahun 2008, 2009, 2010 kita rekrut THL 19.000 orang yang kini 6.000 di antaranya sudah diangkat menjadi PNS," jelas Momon. Total keseluruhan penyuluh PNS dan THL Kementan hanya 44.000 orang.
Dari total penyuluh tersebut, yang benar-benar sebagai penyuluh pertanian hanya sekitar 32.000 orang. Karena sisanya merupakan penyuluh yang berada di struktural.
Untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh pertanian, saat ini Kementan menggalakkan program penyuluh swadaya di tiap desa. Sebagai penguatan penyuluhan dan kelembagaan petani melalui kelompok tani untuk membantu kinerja penyuluh.
"Jadi, setiap desa nanti ada penyuluh swadaya untuk membantu kerja penyuluh THL dan PNS," kata Momon.
(ven)