Penerimaan Negara dalam RAPBN 2018 Ditarget Rp1.878,4 Triliun
Rabu, 16 Agustus 2017 - 18:15 WIB
Penerimaan Negara dalam RAPBN 2018 Ditarget Rp1.878,4 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 triliun.
(Baca: Belanja Negara dalam RAPBN 2018 Dipatok Rp2.204 Triliun)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan, pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan. Antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information).
"Untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan peningkatan pendapatan negara pada 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun. Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan," katanya dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurutnya, peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, serta pengenaan obyek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di kepabeanan.
(Baca: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4% )
Selain itu, PNBP juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara (BUMN), serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP.
"Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan, serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," ujar Jokowi.
(Baca: Belanja Negara dalam RAPBN 2018 Dipatok Rp2.204 Triliun)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan, pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan. Antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information).
"Untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan peningkatan pendapatan negara pada 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun. Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan," katanya dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurutnya, peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, serta pengenaan obyek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di kepabeanan.
(Baca: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4% )
Selain itu, PNBP juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara (BUMN), serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP.
"Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan, serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," ujar Jokowi.
(izz)
Lihat Juga :
