Defisit Anggaran 2,19% dari PDB, Pemerintah Bakal Tarik Utang Lagi

JAKARTA - Pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 2,19% dari PDB atau sekitar Rp325,9 triliun. Hal ini seiring dengan target penerimaan negara yang dicanangkan pada tahun depan sebesar Rp1.878,4 triliun dan belanja negara ditargetkan Rp2.204,4 triliun.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun ini, yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dengan rencana Pendapatan Negara dan Belanja Negara dalam tahun 2018, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan menjadi Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19% dari PDB," katanya dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dengan defisit anggaran tersebut, lanjutnya, tingkat keseimbangan primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,4 triliun.

Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018, kata Jokowi, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional.

"Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan," imbuh dia.

Selain itu, tambahnya, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel. "Serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang," tandasnya.