Minat Borong Saham Freeport, Menteri Rini Cari Dana Tambahan
Kamis, 31 Agustus 2017 - 18:16 WIB
Minat Borong Saham Freeport, Menteri Rini Cari Dana Tambahan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan hingga saat ini perusahaan pelat merah, khususnya holding BUMN pertambangan masih berminat untuk membeli saham yang didivestasikan PT Freeport Indonesia.
Bahkan, Rini mengaku tidak segan-segan mencari dana tambahan untuk memuluskan keinginannya tersebut. Hal ini dinilai perlu karena membeli saham Freeport tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi, saham Freeport ditaksir akan memiliki nilai yang sangat tinggi.
"Kita enggak mungkin dong bicara enggak sanggup. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, secara strukturnya kesanggupan tidak melihat cash flow kita. Kita lihat balance sheet kita, kita lihat semua, kita analisa, kita sanggup melakukan itu. Kita cari pendanaan banyak dari mana-mana (dalam dan luar negeri)," katanya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurutnya, jalan terbaik untuk membeli saham Freeport adalah oleh holding BUMN pertambangan. Dengan begitu, seluruh pertambangan di Tanah Air bisa menjadi satu kendali dan akan menciptakan efisiensi yang tinggi.
"Memang yang terbaik adalah sudah adanya holding. Bila tidak, kita harus mencari alternatif lain dan itu juga sudah kita lakukan. Paling bagus memang holding pertambangan sehingga seluruh pertambangan itu bisa satu kendali. Karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," imbuh dia.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini pun percaya diri dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membeli saham Freeport secara sekaligus. Dengan begitu, posisi Indonesia akan jauh lebih jelas.
"Kita mengusulkan, kita juga bicarakan dengan Menkeu dan Menteri ESDM. Kita usulkan sekaligus saja. Karena kalau bertahap malah secara finansial mengganggu struktur kita. Jadi kita mengharapkan penuh 51 persen. Karena investornya kita, juga lebih jelas posisi kita," tuturnya.
Masih menurut Rini, BUMN tidak sendiri dalam menyerap saham divestasi Freeport. Nantinya perusahaan negara tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Sekarang prosesnya BUMD perlu kita libatkan sejak awal. Jadi pemprov dan pemda duduk bersama. Malah kita mengajak BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Bahkan, Rini mengaku tidak segan-segan mencari dana tambahan untuk memuluskan keinginannya tersebut. Hal ini dinilai perlu karena membeli saham Freeport tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi, saham Freeport ditaksir akan memiliki nilai yang sangat tinggi.
"Kita enggak mungkin dong bicara enggak sanggup. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, secara strukturnya kesanggupan tidak melihat cash flow kita. Kita lihat balance sheet kita, kita lihat semua, kita analisa, kita sanggup melakukan itu. Kita cari pendanaan banyak dari mana-mana (dalam dan luar negeri)," katanya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurutnya, jalan terbaik untuk membeli saham Freeport adalah oleh holding BUMN pertambangan. Dengan begitu, seluruh pertambangan di Tanah Air bisa menjadi satu kendali dan akan menciptakan efisiensi yang tinggi.
"Memang yang terbaik adalah sudah adanya holding. Bila tidak, kita harus mencari alternatif lain dan itu juga sudah kita lakukan. Paling bagus memang holding pertambangan sehingga seluruh pertambangan itu bisa satu kendali. Karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," imbuh dia.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini pun percaya diri dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membeli saham Freeport secara sekaligus. Dengan begitu, posisi Indonesia akan jauh lebih jelas.
"Kita mengusulkan, kita juga bicarakan dengan Menkeu dan Menteri ESDM. Kita usulkan sekaligus saja. Karena kalau bertahap malah secara finansial mengganggu struktur kita. Jadi kita mengharapkan penuh 51 persen. Karena investornya kita, juga lebih jelas posisi kita," tuturnya.
Masih menurut Rini, BUMN tidak sendiri dalam menyerap saham divestasi Freeport. Nantinya perusahaan negara tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Sekarang prosesnya BUMD perlu kita libatkan sejak awal. Jadi pemprov dan pemda duduk bersama. Malah kita mengajak BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
