Belanja Negara Rp2.133 Triliun, Sri Mulyani Fokus Reformasi Pajak
Selasa, 12 September 2017 - 15:24 WIB
Belanja Negara Rp2.133 Triliun, Sri Mulyani Fokus Reformasi Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, pemerintah saat ini sedang fokus dalam mewujudkan reformasi perpajakan di Indonesia dalam upaya mendukung pembangunan. Reformasi pajak menurutnya menjadi sangat penting, ketika belanja negara terus meningkat sehingga dibutuhkan penyusunan APBN yang kredibel agar ekonomi bisa stabil.
Pada 2017 ini, pemerintah mengincar penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah mencapai Rp1.736,1. Rinciannya yakni dari perpajakan sebesar Rp1.472,7 triliun dan penerimaan bukan pajak kurang lebih Rp262 triliun.
"Ini suatu angka yang sangat besar. Meskipun kebutuhan negara lebih besar lagi, karena kita belanja lebih dari Rp2.000 triliun," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9/2017)
Sri Mulyani menambahkan, jika dilihat dari penerimaan negara maka fungsi dari penerimaan perpajakan adalah yang paling dominan yakni untuk belanja negara. Belanja negara tersebut bakal digunakan ke belanja K/L (Kementerian atau Lenvaga) serta pembangunan infrastruktur. "Tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp2.133 triliun, di mana sepertiganya Rp766 triliun lebih dibelanjakan oleh daerah melalui transfer daerah," katanya.
Maka, lanjut dia, untuk dapat memaksimalkan fungsi APBN tersebut, peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari berbagai lembaga, kementerian, hingga daerah memiliki andil penting dalam pengawasan dan membantu menyetor penerimaan negara.
"Karena penerimaan perpajakan menjadi sangat penting untuk bisa mendukung belanja negara yang begitu besar. Dan pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki kemampuannya mendukung kebutuhan negara," pungkasnya.
Pada 2017 ini, pemerintah mengincar penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah mencapai Rp1.736,1. Rinciannya yakni dari perpajakan sebesar Rp1.472,7 triliun dan penerimaan bukan pajak kurang lebih Rp262 triliun.
"Ini suatu angka yang sangat besar. Meskipun kebutuhan negara lebih besar lagi, karena kita belanja lebih dari Rp2.000 triliun," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9/2017)
Sri Mulyani menambahkan, jika dilihat dari penerimaan negara maka fungsi dari penerimaan perpajakan adalah yang paling dominan yakni untuk belanja negara. Belanja negara tersebut bakal digunakan ke belanja K/L (Kementerian atau Lenvaga) serta pembangunan infrastruktur. "Tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp2.133 triliun, di mana sepertiganya Rp766 triliun lebih dibelanjakan oleh daerah melalui transfer daerah," katanya.
Maka, lanjut dia, untuk dapat memaksimalkan fungsi APBN tersebut, peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari berbagai lembaga, kementerian, hingga daerah memiliki andil penting dalam pengawasan dan membantu menyetor penerimaan negara.
"Karena penerimaan perpajakan menjadi sangat penting untuk bisa mendukung belanja negara yang begitu besar. Dan pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki kemampuannya mendukung kebutuhan negara," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
