Hipmi Usul Jokowi Keluarkan Perpres Pembagian Pagu Proyek
Kamis, 14 September 2017 - 11:14 WIB
Hipmi Usul Jokowi Keluarkan Perpres Pembagian Pagu Proyek
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pagu proyek nasional. Alasannya, demi menghindari monopoli Bandan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami mengusulkan harus ada Perpres yang mana membatasi wilayah angka berapa pekerjaan infrastruktur yang bisa dikerjakan pemerintah maupun pihak swasta," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, saat ini BUMN memonopoli proyek infrastruktur nasional hampir semuanya dikerjakan oleh BUMN. Kalaupun dikerjakan swasta, hanya kontrak dari BUMN yang bersangkutan.
"Coba ditanyakan kepada semua asosiasi, kalau BUMN mengambil hampir semua proyenk nasional. Bahkan, proyek tender baju seragam saja diambil anak perusahaan BUMN," ujar dia.
Proyek lainnya, lanjut Bahlil, pembangunan jalan tol yang hanya untuk menyediakan batunya, besinya, pasirnya juga diambil anak perusahaan BUMN. Maka, inilah yang dia sebut bukti sebagai upaya monopoli proyek-proyek infrastruktur nasional.
Menurutnya, perlu ada standar pembatasan pagu antara pemerintah dalam hal ini BUMN dengan swasta, sebab swasta juga anak-anak muda bangsa. Artinya, para anak muda bangsa ini juga berharap dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
"Pekerjaan pemerintah yang bisa dikerjakan pengusaha nasional yang nilai proyeknya Rp100 miliar sampai Rp200 miliar. Masak proyek segitu diambil BUMN, ya kasih saja ke pengusaha nasional kita," tuturnya.
Atas dasar itu, Hipmi masih menggodok dan menyusun draf perpres yang bakal dijadikan ususlan ke Presiden. Di antaranya, asosiasi yang dipimpinnya menyarankan pagu Rp150 miliar diserahkan ke swasta nasional.
"Karena, angka-angka tersebut sudah bisa dikerjakan pengusaha-pengusaha nasional yang ada di daerah. Sehingga semua anak bangsa ini dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, tapi harus seleksinya ketat," jelas Bahlil.
"Kami mengusulkan harus ada Perpres yang mana membatasi wilayah angka berapa pekerjaan infrastruktur yang bisa dikerjakan pemerintah maupun pihak swasta," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, saat ini BUMN memonopoli proyek infrastruktur nasional hampir semuanya dikerjakan oleh BUMN. Kalaupun dikerjakan swasta, hanya kontrak dari BUMN yang bersangkutan.
"Coba ditanyakan kepada semua asosiasi, kalau BUMN mengambil hampir semua proyenk nasional. Bahkan, proyek tender baju seragam saja diambil anak perusahaan BUMN," ujar dia.
Proyek lainnya, lanjut Bahlil, pembangunan jalan tol yang hanya untuk menyediakan batunya, besinya, pasirnya juga diambil anak perusahaan BUMN. Maka, inilah yang dia sebut bukti sebagai upaya monopoli proyek-proyek infrastruktur nasional.
Menurutnya, perlu ada standar pembatasan pagu antara pemerintah dalam hal ini BUMN dengan swasta, sebab swasta juga anak-anak muda bangsa. Artinya, para anak muda bangsa ini juga berharap dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
"Pekerjaan pemerintah yang bisa dikerjakan pengusaha nasional yang nilai proyeknya Rp100 miliar sampai Rp200 miliar. Masak proyek segitu diambil BUMN, ya kasih saja ke pengusaha nasional kita," tuturnya.
Atas dasar itu, Hipmi masih menggodok dan menyusun draf perpres yang bakal dijadikan ususlan ke Presiden. Di antaranya, asosiasi yang dipimpinnya menyarankan pagu Rp150 miliar diserahkan ke swasta nasional.
"Karena, angka-angka tersebut sudah bisa dikerjakan pengusaha-pengusaha nasional yang ada di daerah. Sehingga semua anak bangsa ini dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, tapi harus seleksinya ketat," jelas Bahlil.
(izz)
