Pemerintah Ingin Menata Kebijakan Pengelolaan Impor

JAKARTA - Pemerintah meminta kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan lmportir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) agar mensosilisasikan program untuk tidak tergantung kepada impor. Permintaan itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dalam pelantikan BPP GINSI di Sari Pan Pacifik Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Oke mengakui, bila keberadaan GINSI sangat baik untuk kerja sama dengan pemerintah. Sebab, GINSI bisa mengkomunikasikan program dan kebijakan pemerintah. Bahkan, dapat langsung mengimplementasikan kebijakan kepada semua pihak. "GINSI sebagai mitra untuk menata kebijakan pemerintah dalam pengelolaan impor. Menjembatani pengusaha dan pemerintah," ungkapnya.

Menurutnya hal tersebut dalam upaya memaksimalkan industri nasional. Selain itu, lanjut Oke, kehadiran GINSI dapat membantu menyusun, menyampaikan dan sosialiasi atas kebijakan pemerintah. Namun, masih kata Oke, program pemerintah adalah mengurangi atas ketergantungan impor demi melindungi industri dalam negeri.

"Sebagai negara yang bergerak dalam perdagangan internasional, memang tidak serta merta melarang impor. Hanya impor harus dikelola. Makanya, secepatnya ada pembinaan tata niaga impor," pungkasnya.

Sebelumnya Anthon Sihombing yang dikukuhkan sebagai ketua umum BPP GINSI periode 2017-2022 mengatakan bakal menjadikan wadah bagi pengusaha importir ini solid dan menjadi pendorong perekonomian dalam negeri. "Kami siap dalam membangun perekonomian negara. Khususnya terkait persoalan importir," tegas Anthon.