Gappri: Isu Besaran Tarif Cukai Rokok Hanya Rumor
Gappri: Isu Besaran Tarif Cukai Rokok Hanya Rumor
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam beberapa pembahasan dengan pelaku usaha dan asosiasi, tampak akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyesuaian tarif cukai rokok baru.
Hal tersebut dikarenakan isu penyesuaian tarif tersebut sangat sensitif dan turunnya kinerja IHT tiga Tahun terakhir. Kendati hati-hati, pemerintah telah memutuskan bahwa pada tahun depan bakal ada kebijakan baru terkait cukai tersebut.
Adapun kebijakan penyesuaian tarif cukai baru juga akan diikuti simplifikasi layer cukai rokok. Rencananya otoritas fiskal akan memangkas layer cukai dari 12 menjadi 11 atau 10 layer.
Menyikapi hal itu, Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran berpandangan, saat ini pemerintah pusat masih menyelesaikan rencana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang cukai 2018.
"PMK tersebut belum keluar. Kalau ada suara beredar yang menyebutkan besaran angka kenaikan itu pasti asumsi (rumor). Gappri tidak mempercayai rumor," kata Ismanu di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Dia menegaskan, tata kelola pungutan cukai dibatasi dengan rentang waktu yang terjadwal. Mulai dari ketetapan besaran pungutan, masa persiapan pencetakan, pendistribusian sesuai pesanan, waktu pelekatan, waktu pembayaran, semua batas-batasan aturan hukum dan sanksinya. Menurutnya, tidak mudah untuk mengubah apalagi membatalkan, walau ada tekanan dari manapun. Sebab, cukai bagian dari sumber pendapatan negara.
"Jalan keluar (solusi) selalu ditempuh bukan karena agar menang-menangan, tetapi bisa saling menyadari dan menerima. Tidak ada satupun kebijakan yang berkeadilan mutlak yang bisa memuaskan semua pihak," tegasnya.
Ismanu juga meminta semua anggota Gappri agar tetap menunggu PMK keluar dengan tenang, tidak mudah terprovokasi. Bila sudah keluar, memprioritaskan untuk fokus menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku sebagaimana lazimnya tahun-tahun berjalan.
Tahun demi tahun ada kesulitannya sendiri. "Utamakan profesionalisme, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang tenang tidak gaduh di tahun politik 2018-2019," ujar Ismanu.
Hal tersebut dikarenakan isu penyesuaian tarif tersebut sangat sensitif dan turunnya kinerja IHT tiga Tahun terakhir. Kendati hati-hati, pemerintah telah memutuskan bahwa pada tahun depan bakal ada kebijakan baru terkait cukai tersebut.
Adapun kebijakan penyesuaian tarif cukai baru juga akan diikuti simplifikasi layer cukai rokok. Rencananya otoritas fiskal akan memangkas layer cukai dari 12 menjadi 11 atau 10 layer.
Menyikapi hal itu, Ketua Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran berpandangan, saat ini pemerintah pusat masih menyelesaikan rencana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang cukai 2018.
"PMK tersebut belum keluar. Kalau ada suara beredar yang menyebutkan besaran angka kenaikan itu pasti asumsi (rumor). Gappri tidak mempercayai rumor," kata Ismanu di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Dia menegaskan, tata kelola pungutan cukai dibatasi dengan rentang waktu yang terjadwal. Mulai dari ketetapan besaran pungutan, masa persiapan pencetakan, pendistribusian sesuai pesanan, waktu pelekatan, waktu pembayaran, semua batas-batasan aturan hukum dan sanksinya. Menurutnya, tidak mudah untuk mengubah apalagi membatalkan, walau ada tekanan dari manapun. Sebab, cukai bagian dari sumber pendapatan negara.
"Jalan keluar (solusi) selalu ditempuh bukan karena agar menang-menangan, tetapi bisa saling menyadari dan menerima. Tidak ada satupun kebijakan yang berkeadilan mutlak yang bisa memuaskan semua pihak," tegasnya.
Ismanu juga meminta semua anggota Gappri agar tetap menunggu PMK keluar dengan tenang, tidak mudah terprovokasi. Bila sudah keluar, memprioritaskan untuk fokus menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku sebagaimana lazimnya tahun-tahun berjalan.
Tahun demi tahun ada kesulitannya sendiri. "Utamakan profesionalisme, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang tenang tidak gaduh di tahun politik 2018-2019," ujar Ismanu.
(izz)
Explore More