Kemenperin-JICA Kembangkan Industri Kecil di Lima Provinsi
Senin, 25 Desember 2017 - 19:01 WIB
Kemenperin-JICA Kembangkan Industri Kecil di Lima Provinsi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dan Jepang terus menguatkan kerja sama di sektor industri. Wujud kolaborasi ini dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pelaksanaan program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di beberapa daerah potensial di Indonesia.
“Sebelumnya, JICA dan Direktorat Jenderal IKM Kemenperin telah melakukan kerja sama di lima provinsi pada tahun 2013-2016,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, melalui siaran pers, Senin (25/12/2017).
Program ini dinamakan “The Project of Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery”. Gati menyebutkan, kelima provinsi tersebut, yaitu Sumatera Utara untuk program pengembangan produk tenun ulos, Jawa Tengah dengan produk komponen logam, Sulawesi Tengah dengan produk agro seperti cokelat dan rotan, Jawa Timur dengan produk alas kaki, serta Kalimantan Barat dengan produk olahan lidah buaya atau aloe vera.
Tahun ini, menurutnya, lima provinsi yang telah menyatakan siap untuk berkomitmen dalam program tersebut adalah Bangka Belitung untuk pengembangan produk kerajinan pewter timah di Kabupaten Bangka Barat, Sulawesi Tenggara (produk tahu dan tempe di Kab. Konawe Selatan), Sulawesi Selatan (Kerajinan perak dan emas di Kota Makassar), Papua (pengolahan kopi di Kab. Dogiyai), serta Jawa Timur (industri komponen kapal dan pengecoran logam di Kota Pasuruan).
Pemilihan daerah untuk pengembangan IKM tersebut didasarkan atas beberapa hal, di antaranya sumber dukungan, pengembangan tema strategis, dan pengembangan tema afirmatif. Sumber dukungan yang dimaksud, meliputi ketersediaan anggaran (APBN) atau sinkronisasi anggaran dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK).
Dalam pengembangan tema strategis, Gati menjelaskan, dibutuhkan penguatan linkage (hubungan) antara industri pendukung dengan industri skala besar, serta diikuti pemberdayaan wirausaha industri dan pengembangan pasar internasional.
Sedangkan, pengembangan tema afirmatif, dipertimbangkan pada daerah tertinggal atau perbatasan. “Maka dari beberapa pertimbangan tersebut, dipilih tiga provinsi yang menjadi target awal program lanjutan ini, yaitu Sulawesi Selatan, Jatim (Jawa Timur), dan Papua,” imbuhnya.
Gati berharap, program ini mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM di daerah agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. “Untuk itu, pemerintah pusat melibatkan juga pemerintah daerah melalui diseminasi konsep pengembangan klaster dan penempatan fasilitator praktis dengan manfaatkan sumber daya lokal,” ujarnya.
“Sebelumnya, JICA dan Direktorat Jenderal IKM Kemenperin telah melakukan kerja sama di lima provinsi pada tahun 2013-2016,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, melalui siaran pers, Senin (25/12/2017).
Program ini dinamakan “The Project of Small and Medium Industry Development Based on Improved Service Delivery”. Gati menyebutkan, kelima provinsi tersebut, yaitu Sumatera Utara untuk program pengembangan produk tenun ulos, Jawa Tengah dengan produk komponen logam, Sulawesi Tengah dengan produk agro seperti cokelat dan rotan, Jawa Timur dengan produk alas kaki, serta Kalimantan Barat dengan produk olahan lidah buaya atau aloe vera.
Tahun ini, menurutnya, lima provinsi yang telah menyatakan siap untuk berkomitmen dalam program tersebut adalah Bangka Belitung untuk pengembangan produk kerajinan pewter timah di Kabupaten Bangka Barat, Sulawesi Tenggara (produk tahu dan tempe di Kab. Konawe Selatan), Sulawesi Selatan (Kerajinan perak dan emas di Kota Makassar), Papua (pengolahan kopi di Kab. Dogiyai), serta Jawa Timur (industri komponen kapal dan pengecoran logam di Kota Pasuruan).
Pemilihan daerah untuk pengembangan IKM tersebut didasarkan atas beberapa hal, di antaranya sumber dukungan, pengembangan tema strategis, dan pengembangan tema afirmatif. Sumber dukungan yang dimaksud, meliputi ketersediaan anggaran (APBN) atau sinkronisasi anggaran dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK).
Dalam pengembangan tema strategis, Gati menjelaskan, dibutuhkan penguatan linkage (hubungan) antara industri pendukung dengan industri skala besar, serta diikuti pemberdayaan wirausaha industri dan pengembangan pasar internasional.
Sedangkan, pengembangan tema afirmatif, dipertimbangkan pada daerah tertinggal atau perbatasan. “Maka dari beberapa pertimbangan tersebut, dipilih tiga provinsi yang menjadi target awal program lanjutan ini, yaitu Sulawesi Selatan, Jatim (Jawa Timur), dan Papua,” imbuhnya.
Gati berharap, program ini mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM di daerah agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. “Untuk itu, pemerintah pusat melibatkan juga pemerintah daerah melalui diseminasi konsep pengembangan klaster dan penempatan fasilitator praktis dengan manfaatkan sumber daya lokal,” ujarnya.
(fjo)
Lihat Juga :
