Kemenkop UKM Target Salurkan KUR Rp120 Triliun

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan penyaluran kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Tahun 2018 sebesar Rp120 triliun dengan jumlah debitur 4 juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017.

“Target penyaluran kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun. Atau meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 106, 6 triliun,” kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Yuana Setyowati dalam diskusi Tantangan Penyaluran KUR 2018 di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis (18/1).

Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman KUR pada tahun 2018 ini ditargetkan turun 2%, dari sebelumnya 9% menjadi 7%. “Untuk tingkat suku bunga pinjaman KUR pada tahun 2018 ini jadi 7%,” kata Yuana.

Lebih lanjut Ia menambahkan, penyaluran KUR tahun 2018 ini dilakukan oleh 15 bank umum dan swasta, 19 bank pembangunan daerah (BPD), 4 lembaga keuangan non bank dan 2 koperasi. Adapun target penyaluran KUR 2018 paling besar BRI dengan jumlah Rp79,7 triliun. Dengan komposisi paling besar yakni, KUR mikro Rp68.880, ritel Rp10,6 triliun dan TKI sebesar Rp224 triliun.

Kemudian, Bank Mandiri sebesar Rp14,56 triliun yang terdiri dari KUR mikro Rp4,4 triliun, ritel Rp10 triliun dan TKI Rp11 miliar dan BNI sebesar Rp13,4 triliun dengan rincian Rp3,36 triliun untuk mikro, Rp9,85 untuk ritel dan untuk TKI Rp224 miliar.

Yuana menerangkan, pada tahun 2017 lalu realisasi penyaluran KUR mencapai Rp96,71 triliun atau mencapai 90,7% dari target Rp106 triliun. Jumlah itu naik sedikit dibanding tahun 2016 yang hanya tercatat sebesar Rp94,4 triliun dari target Rp100 triliun.

“Meski naik sedikit, namun dengan target yang lebih tinggi tersebut capaian tahun ini tidak optimal. Capaian KUR hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp96,71 triliun dari target Rp106 triliun,” terang dia.

Adapun, kredit KUR yang telah disalurkan pada tahun 2017 lalu, antara lain untuk KUR mikro mencapai Rp65,17 triliun dengan 3,8 juta debitur, KUR ritel sebesar Rp32,32 triliun dengan 217,1 debitur serta untuk KUR TKI sebesar Rp329,631 juta dengan 22,663 debitur.

Diungkapkan, perbankan yang paling banyak menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni sebesar Rp69,6 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3.711.704 juta orang, diikuti oleh Bank Mandiri sebesar Rp13,3 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 208.058 orang, Bank BNI sebesar Rp9,7 triliun dengan jumlah debitur sebesar 60.907 orang, Bank BCA Rp104,5 miliar dengan jumlah debitur 1.279 orang, Bank Bukopin sebesar Rp104,5 miliar dengan debitur 1.279 orang dan 31 bank lainnya.

Sementara berdasarkan wilayah, hingga 31 Oktober 2017 lalu, Jawa Tengah masih menjadi wilayah dengan penyerapan KUR tertinggi secara nasional dengan total Rp16,2 triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp15,6 triliun. Lalu, Jawa Barat sebesar Rp11,7 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp3,8 triliun, Bali sebesar Rp3,2 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp2,8 triliun dan 28 wilayah lainnya.

Deputi Direktur Spesialis Penelitian Mikroprudensial Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mohamad Miftah mengutarakan, dari Rp120 triliun target KUR tahun ini akan diprioritaskan untuk sektor produktif. Yakni, sekitar 50% atau meningkat dari tahun lalu yang hanya 40%.

Miftah menjelaskan, tahun ini pemerintah juga mengubah pola subsidi bunga KUR. Pada tahun 2007-2014, subsidi bunga diberikan kepada perbankan dengan tingkat suku bunga KUR kepada nasabah sebesar 12%.

Sementara pada tahun 2015 hingga 2016 subsidi dibayar pemerintah tetapi pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR menjadi 9%. Pada tahun 2018 ini suku bunga KUR juga turun menjadi 7%. Sementara pada tahun 2017 lalu penyaluran KUR mencapai Rp96,7 triliun atau sekitar 90,7% dari target Rp106,6 triliun.

“Rincian KUR yang disalurkan tersebut yakni untuk mikro sebesar 67,4%, ritel 32,3% dan TKI 0,3% dengan tingkat kredit bermasalah atau NPL dan KUR sangat kecil yakni 0,30%. Adapun sektor penyaluran kredit KUR ini untuk sektor perdagangan sebesar 58%, pertanian 24%, jasa 11%, pengolahan 5%, perikanan 1,6%, dan konsumer 0,005%,” pungkas Miftah.