CISFED Usulkan Reformasi APBN untuk Lepas dari Utang

loading...
CISFED Usulkan Reformasi APBN untuk Lepas dari Utang
CISFED Usulkan Reformasi APBN untuk Lepas dari Utang
JAKARTA - Persoalan utang pemerintah yang terus meningkat beberapa waktu ini menjadi sorotan banyak kalangan. Terlebih menjelang tahun politik saat ini, persoalan utang menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan.

Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah mengatakan, polemik soal utang pemerintah ini seyogianya diletakkan secara proporsional. Sebab, jelas Farouk, hampir setiap negara di dunia memiliki utang.

Utang pemerintah memang meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5%. Utang pemerintah naik dari Rp3.165,13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp3.466,96 triliun hingga akhir 2017. Bahkan, per akhir Februari 2018, utang pemerintah mencapai angka Rp4.034,8 triliun. Adapun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, pemerintah memproyeksikan utang akan menyentuh angka Rp 4.772 triliun.

Kendati wajar, Farouk mengatakan bahwa dalam jangka panjang utang yang terus membengkak akan menggerogoti keuangan negara. "Memang, utang luar negeri Indonesia dalam waktu yang lama telah menjadi bagian dari APBN kita, karena pendapatan utama negara selain pajak adalah dari utang ini. Utang bisa dikatakan sebagai penolong untuk menutupi kebutuhan belanja pengeluaran pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/4/2018).



Farouk menjelaskan, utang pemerintah meningkat seiring kebutuhan belanja rutin, sayangnya utang tidak begitu berdampak terhadap belanja modal, yang notabene penting untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran yang terus meningkat ini terutama pada belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran kewajiban utang, plus dana transfer daerah.

Jumlah belanja pegawai diperkirakan sebesar Rp366 triliun pada tahun ini atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp340 triliun atau naik 58% sejak 2014. Pada 2014, alokasi biaya pegawai mencapai 20,25% dari total APBN. Angka ini meningkat pada 2015 menjadi 23,76%, dan 2016 sebesar 26,44% dari tota APBN. Masuk 2017, alokasi belanja pegawai turun tipis ke angka 26,25%.

Sedangkan pos anggaran infrastruktur yang masuk dalam kategori modal, berada di urutan ketiga, yakni sebesar Rp204 triliun atau naik 36% sejak 2014. Pun dengan dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun tahun 2015 meningkat menjadi Rp766,2 triliun pada tahun 2018. Namun, imbuh dia, dana transfer ke daerah ini esensinya juga habis untuk membiayai belaja rutin ketimbang belanja modal atau infrastruktur. Di samping itu alokasi untuk belanja sosial juga tidak signifikan kenaikannya dan dana subsidi di luar subsidi energi malah menciut.



Farouk menegaskan, pemerintah harus berani melakukan reformasi struktural dalam postur APBN karena untuk membiayai belanja rutin tidak bisa selamanya mengandalkan hasil utang luar negeri yang bunganya sangat berat. "Bahkan untuk membayar bunga utang ini sumber dananya dari utang juga. Tak pelak, apa yang dilakukan pemerintah ibarat gali lubang tutup lubang," tuturnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top