HIPMI Senang Jokowi Pangkas PPh Final UMKM
HIPMI Senang Jokowi Pangkas PPh Final UMKM
A
A
A
SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur (Jatim)mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 0,5%.
Hal itu disampaikan Ketua Umum HIPMI Jawa Timur Mufti Anam seusai menghadiri pengumuman kebijakan itu di Surabaya, Jumat (22/6/2018). "Tentu saja itu keputusan yang disambut sangat gembira para pelaku UMKM. HIPMI senang karena mayoritas anggota kami adalah UMKM. Kebijakan ini menggairahkan perekonomian nasional di tengah banyaknya tantangan," ujarnya.
Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pemangkasan PPh final UMKM tersebut di JX International, Surabaya, Jumat (22/6/2018). Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu. UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar akan menikmati tarif pajak rendah tersebut dari sebelumnya harus membayar 1%.
Menurut Mufti Anam, kebijakan pemerintah yang berlaku per 1 Juli 2018 tersebut adalah insentif yang akan efektif memacu gairah ekonomi di tingkat lokal. UMKM mendapat tambahan dukungan untuk menguatkan daya saingnya, terutama dalam menghadapi serbuan barang impor murah.
"Semoga kebijakan itu bisa melahirkan UMKM-UMKM baru, termasuk HIPMI berharap semakin banyak UMKM yang masuk ke platform digital agar tidak kalah dari barang impor asing yang sangat kuat penetrasinya di ranah digital," ujar Anam yang juga menggerakkan bisnis produk kecantikan berbasis online.
Selain itu, imbuh Anam, kebijakan tersebut akan mengedukasi UMKM agar lebih tertib administrasi dan perpajakan dengan adanya batas waktu penerapan pajak itu. Tertib administrasi dan perpajakan ini penting agar UMKM bisa naik kelas dengan pelaporan manajemen keuangan yang baik, yang juga bisa digunakan untuk mengakses pinjaman bank.
"Kebijakan ini akan memperluas basis pajak untuk negara, meningkatkan tax ratio, yang pada gilirannya akan memandirikan negara ini dengan kerja sama perpajakan yang baik antara negara dan para pelaku usaha, termasuk UMKM," jelas Anam.
Hal itu disampaikan Ketua Umum HIPMI Jawa Timur Mufti Anam seusai menghadiri pengumuman kebijakan itu di Surabaya, Jumat (22/6/2018). "Tentu saja itu keputusan yang disambut sangat gembira para pelaku UMKM. HIPMI senang karena mayoritas anggota kami adalah UMKM. Kebijakan ini menggairahkan perekonomian nasional di tengah banyaknya tantangan," ujarnya.
Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pemangkasan PPh final UMKM tersebut di JX International, Surabaya, Jumat (22/6/2018). Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu. UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar akan menikmati tarif pajak rendah tersebut dari sebelumnya harus membayar 1%.
Menurut Mufti Anam, kebijakan pemerintah yang berlaku per 1 Juli 2018 tersebut adalah insentif yang akan efektif memacu gairah ekonomi di tingkat lokal. UMKM mendapat tambahan dukungan untuk menguatkan daya saingnya, terutama dalam menghadapi serbuan barang impor murah.
"Semoga kebijakan itu bisa melahirkan UMKM-UMKM baru, termasuk HIPMI berharap semakin banyak UMKM yang masuk ke platform digital agar tidak kalah dari barang impor asing yang sangat kuat penetrasinya di ranah digital," ujar Anam yang juga menggerakkan bisnis produk kecantikan berbasis online.
Selain itu, imbuh Anam, kebijakan tersebut akan mengedukasi UMKM agar lebih tertib administrasi dan perpajakan dengan adanya batas waktu penerapan pajak itu. Tertib administrasi dan perpajakan ini penting agar UMKM bisa naik kelas dengan pelaporan manajemen keuangan yang baik, yang juga bisa digunakan untuk mengakses pinjaman bank.
"Kebijakan ini akan memperluas basis pajak untuk negara, meningkatkan tax ratio, yang pada gilirannya akan memandirikan negara ini dengan kerja sama perpajakan yang baik antara negara dan para pelaku usaha, termasuk UMKM," jelas Anam.
(ven)
Explore More