Budi Karya Ambil Alih Pengawasan Pelayaran di Danau Toba

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan segera mengambil alih fungsi pengawasan pelayanan transportasi, khususnya pada penyeberangan di Danau Toba. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal laut.

Keputusan ini diambil karena melihat tidak semua regulator transportasi di level Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

"Saya akan datang ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Dalam Negeri untuk melakukan retrukturisasi berkaitan dengan organisasi. Saya pikir operasional bisa dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten tetapi kompetensi tentang pengawasan itu sendiri kita akan lakukan dari pusat. Dan kami juga akan lakukan pendidikan bagi warga yang ada di Danau Toba," kata Menhub di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Pada kesempatan tersebut, Budi Karya memastikan akan melakukan revitalisasi terhadap kapal-kapal yang beroperasi di sana dan menetapkan standar-standar yang sesuai. Dengan harapan, nantinya tidak dijumpai lagi kapal-kapal yang tidak memenuhi syarat.

Lanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menggandeng sejumlah pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengoperasian kapal di Danau Toba.

"Kami akan bersama-sama Polri dan TNI melakukan suatu upaya pengelolaan itu, akan kita kelola bersama Pemda Tingkat I dan Tingkat II dan kami melakukan pengawasan secara rutin. Insya Allah, kita bisa membuat Danau Toba lebih baik," jelasnya.

Disamping melakukan upaya revitalisasi kapal dan restrukturisasi organisasi, Menhub menyebut pihaknya saat ini juga akan membangun beberapa pelabuhan dan kapal di Danau Toba.

"Kami di sana sekarang sedang membangun enam pelabuhan yang bagus-bagus. Kami juga akan membangun enam kapal yang kapasitasnya lima kali lipat lebih besar dari yang sudah ada," tandasnya.