Anggaran Pemberdayaan Koperasi UKM Ditambah Jadi Rp1,291 Triliun

JAKARTA - Anggaran pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019. Hal ini Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kemenkop dan UKM pada 4 Juni 2018.

"Kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/7).

Pada kesempatan itu, Menteri Puspayoga berharap penambahan anggaran untuk tahun 2019 dapat disepakati oleh Komisi VI DPR. Ia menerangkan pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp1,291 triliun.

Menkop mengatakan, berdasarkan pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

"Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi," kata dia.

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan mendukung tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM. "Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," kata Djoni,

Djoni berharap angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal. Rapat kerja itu kemudian menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

"Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019," kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM H Dito Ganinduto.

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar.