Pacu Potensi Ekonomi Lewat Jalan Tol Trans Sumatera
Pacu Potensi Ekonomi Lewat Jalan Tol Trans Sumatera
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bersama PT Hutama Karya (HK) sedang melakukan identiflkasi dampak adanya jalan tol Trans Sumatera terhadap pengembangan wilayah sekitar, serta potensi pengembangan di sepanjang proyek jalan tol. Pemerintah meyakini bahwa proyek jalan tol Trans Sumatera tidak hanya meningkatkan konektivitas, serta akses transportasi dan logistik di wilayah Sumatera.
(Baca Juga: Raih Kontrak Baru Rp13,39 Triliun, HK Cetak Laba Rp614 MiliarNamun diharapkan memberikan manfaat ekonomi pada sektor lainnya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry TZ mengatakan, memang pilihan pemerintah untuk membangun Trans Sumatera pola pendekatan yang dilakukan berbeda.
"Dulu pertama bangun tol sesuai UU Nomor 13, jalan tol dibangun di tempat yang berkembang, namun untuk Trans Sumatera ada potensi besar. Luasannya 50%-60% dari Indonesia, luasnya lebih dari Pulau Jawa," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Pemerintah, kata Herry, memiliki pilihan yakni menunggu adanya pengembangan lahan di Sumatera baru bangun jalan tol atau bangun jalan tol untuk pertumbuhan ekonomi yang akan terlihat lima tahun kedepan.
"Kita enggak bisa serahkan ke swasta. Perlu jalan tol yang dibiayai pemerintah melalui pinjaman jangka panjang. Caranya dilakukan BUMN dengan dibiayai pinjaman dan ini dilakukan Hutama Karya. Hutama Karya bukan nama korporasi, tapi negara. Dengan seperti ini prosesnya cepat, ada 650 kilometer yang dikerjakan tanpa hiruk pikuk," pungkasnya.
(Baca Juga: Raih Kontrak Baru Rp13,39 Triliun, HK Cetak Laba Rp614 MiliarNamun diharapkan memberikan manfaat ekonomi pada sektor lainnya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry TZ mengatakan, memang pilihan pemerintah untuk membangun Trans Sumatera pola pendekatan yang dilakukan berbeda.
"Dulu pertama bangun tol sesuai UU Nomor 13, jalan tol dibangun di tempat yang berkembang, namun untuk Trans Sumatera ada potensi besar. Luasannya 50%-60% dari Indonesia, luasnya lebih dari Pulau Jawa," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Pemerintah, kata Herry, memiliki pilihan yakni menunggu adanya pengembangan lahan di Sumatera baru bangun jalan tol atau bangun jalan tol untuk pertumbuhan ekonomi yang akan terlihat lima tahun kedepan.
"Kita enggak bisa serahkan ke swasta. Perlu jalan tol yang dibiayai pemerintah melalui pinjaman jangka panjang. Caranya dilakukan BUMN dengan dibiayai pinjaman dan ini dilakukan Hutama Karya. Hutama Karya bukan nama korporasi, tapi negara. Dengan seperti ini prosesnya cepat, ada 650 kilometer yang dikerjakan tanpa hiruk pikuk," pungkasnya.
(akr)
Explore More